Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Indonesia dan Belanda

Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Antara Indonesia dan Belanda dan menggelar seminar

Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Indonesia dan Belanda
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Indonesia dan Belanda 

Dua topik tersebut dibahas dan dianalisis dalam sesi seminar yang diisi oleh tiga orang pembicara, Dr. I Dewa Gede Agung Palguna (Hakim Mahkamah Konstitusi), Dahliana Hasan (Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UGM), dan Prof. Adriaan Bedner (Head of Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda).

Seminar yang diselenggarakan dan dibuka secara resmi oleh perwakilan Fakultas Hukum UGM, Dr. Rikardo Simarmata serta Ardi Stoios-Braken, Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.

Dalam sambutannya, Ardi mengatakan bahwa bidang keamanan dan supremasi Hukum (Security and Rule of Law) adalah salah satu bidang prioritas dari kerjasama pembangunan antara pemerintah Belanda dan Indonesia.

Sehingga, menjadi penting bagi pemerintah Belanda untuk ikut ambil bagian, terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang keamanan dan supremasi hukum.

Proyek SLEEI yang akan berlangsung hingga tahun 2021 ini mengambil fokus area di Indonesia Timur yaitu Nusa Tenggara dan Maluku.

Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium yang beranggotakan 6 universitas di Indonesia (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta; Universitas Mataram, NTB; Universitas Artha Wacana dan Universitas Wira Wacana, NTT), 1 universitas (University of Leiden) dan 1 lembaga penelitian (Royal Tropical Institute) di Belanda.

SLEEI Project didukung oleh Orange Knowledge Programe (OKP), sebuah inisiatif yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Proyek SLEEI bertujuan membantu fakultas-fakultas hukum di Indonesia bagian Timur mengembangkan muatan dan metode kurikulum pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah konkret dalam rangka mempromosikan kepastian hukum dan keadilan dalam konteks sosial (socio-legal studies).

Widodo yang merupakan perwakilan dari Universitas Mataram mengatakan bahwa pendidikan hukum yang ada saat ini berfokus pada tatanan hukum formal.

“Di Indonesia, kita terlalu fokus pada tatanan hukum formal dan sangat jarang menyentuh aspek sosio-legal yang sebenarnya cukup kaya, terutama di Indonesia timur,"ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved