Suriansyah: Terkait 86 Desa Mandiri di Kalbar Tentu Tak Lepas dari Kerja Gubernur Lama

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat , Suriansyah mengatakan jika benar terkait kabar akan adanya 86 Desa Mandiri di Kalbar

Suriansyah: Terkait 86 Desa Mandiri di Kalbar Tentu Tak Lepas dari Kerja Gubernur Lama
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi, Suriansyah 

Suriansyah: Terkait 86 Desa Mandiri di Kalbar Tentu Tak Lepas dari Kerja Gubernur Lama

PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat , Suriansyah mengatakan jika benar terkait kabar akan adanya 86 Desa Mandiri di Kalbar tentu akan menjadi kabar baik. Sebab selama ini hanya ada satu Desa Mandiri di Kalbar.

Ia mengatakan jika kabar yang didapat dari Kementrian Desa ini benar tentu itu merupakan hasil kerja keras dari gubernur yang lama dan dilanjutkan dengan gubernur baru.

"Kita anggap itu hasil kerja dari Pak Cornelis dan dilanjutkan oleh Pak Sutarmidji pada satu tahun terakhir yang mengarahkan pembangunan pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) ," ujarnya saat dikonfirmasi oleh Tribun Pontianak, minggu (25/8/2019).

Sehingga ada peninggakatanyang terjadi dari status desa mandiri sebelumnya yang hanya ada 1 menjadi 86 Desa Mandiri.

Baca: LIVE Streaming Kompas TV, Pengumuman Ibu Kota Baru Indonesia oleh Presiden Jokowi Jam 13.00 WIB

Baca: Sebut Kalbar Menuju 86 Desa Mandiri, Norsan: Jika Terwujud Mengalahi Jawa Barat

Baca: Kepastian Lokasi Ibu Kota Negara Baru, Presiden Jokowi Akan Umumkan Siang Ini

Ia juga mengatakan bahwa Gubnernur Kalbar sudah memfokuskan salah satu program pembangunan yang fokus pada Indeks Desa Membangun dengan memberikan anggaran yang cukup bagi desa yang ada di Kalbar.

"Tentu hal ini juga bekerjasama dengan DPRD Provinsi Kalbar dan kita sudah sepakat untuk memberikan bantuan anggaran peningkatan antara lain peningkatan infrastruktur , Pendidikan , kemudian di bidang kesehatan, juga diberikan anggaran yang cukup ," ujarnya.

Sehingga kedepan dengan harapan semakin cepat penambahan desa yang bisa menjadi desa mandiri baik itu desa maju dn berkembang menjadi desa mandiri maupun desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal dan menjadi desa berkembang.

Jadi harus ada kolaborasi dalam hal ini dan ada tanggung jawab desa dengan menggunakan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), serta tanggung jawab APBD kabupaten untuk beberapa indikator .Kemudian tanggung jawab pemerintah provinsi untuk indikator lainnya.

"Sebanyak 52 indikator yang menjadi penilaian desa mandiri bisa di kerjakan bersama antara dana desa kabupaten dan provinsi ," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved