Gerakan Dayak Nasional Tuntut Putra-putri Dayak Masuk Kabinet Jokowi-Amin

Koordinator GDN, Dr Drs Nicodemus R Toun, MM menerangkan jika hal ini juga akan disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi nanti di Jakarta

Gerakan Dayak Nasional Tuntut Putra-putri Dayak Masuk Kabinet Jokowi-Amin
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Yulius Yohanes 

Gerakan Dayak Nasional Tuntut Putra-putri Dayak Masuk Kabinet Jokowi-Amin

PONTIANAK - Gerakan Dayak Nasional (GDN) menuntut hak putra putri Dayak duduk di kabinet jilid 2 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo-KH Maruf Amin.

Koordinator GDN, Dr Drs Nicodemus R Toun, MM menerangkan jika hal ini juga akan disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi nanti di Jakarta pada kamis (29/8/2019) ke Istana Negara dan DPR RI.

Ia mengatakan, dari aspirasi dari berbagai pertemuan tokoh masyarakat Dayak maupun ormas Dayak yang ada di Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsen dan Kalimantan Utara melalui seminar internasional dan expedisi napak tilas Tumbang Anoi 1894 tahun 2019 di rumah Betang Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas Kalteng, GDN menyerap semua aspirasi yang akan disampaikan dalam aksi.

"Menuntut hak untuk putra-putri Dayak duduk di kabinet Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Mencabut atau merevisi UU yang merugikan masyarakat adat Dayak dan meminta negara agama Kaharingan sebagai agama atau aliran kepercayaan yang diakui negara," bebernya, Jumat (23/08/2019) sesuai rilis yang diterima Tribun Pontianak

Baca: Tim Hukum Jokowi-Amin, Hermawi Taslim Terkesan Keramahan Jokowi

Baca: Situng KPU 78,5% Senin (13/5)! Empat Wilayah 100% untuk Kemenangan Jokowi-Amin (3) Prabowo-Sandi (1)

Lebih lanjut, Dewan Pakar GDN Dr Yulius Yohanes MSi juga meminta kepada pemerintah beberapa point yakni menuntut otonomi khusus kebudayaan.

Selain itu, menuntut putra-putri Dayak mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pendidikan kedinasan seperti akmil dan setingkatnya.

"Kita juga menuntut pengembalian hutan dan Lahan adat di luar status yang bersifat HGU, 20 persen untuk kebun plasma/kemitraan, mengembangkan Tamaman pertanian lokal, Karet, rotan dan lainnya serta menuntut kawasan hutan sebagai paru-paru dunia di Kalimantan yang sudah di sepakati negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam," tuturnya.

Baca: Rilis Survei Roy Morgan Dinilai TKD Jokowi-Amin di Kalbar Early Warning

Baca: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Yulius pun menerangkan, agar peran hakim adat untuk meyelesaikan masalah sesuai kearifan lokal.

Kemudian meminta monitorium izin perkebunan, tambang, program KB dan transmigrasi.

"Kita juga menolak radikalisme , intoleransi, terorisme serta narkoba, dan kita minta keterlibatan masyarakat adat dalam program Pembangunan untuk kesejahateraan," jelasnya.

Oleh itu kata pria yang juga Dosen FISIP Untan ini, jika pada 29 Augustus 2019 nanti, GDN mengimbau agar masyarakat adat Dayak berdoa secara Nasional agar aspirasi masyarakat Dayak dapat terwujud. (*/dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved