SAKIP Dinas PU, Bina Marga dan SDA Meningkat, Ini Pentingnya

Hj. Ana Mariana menyatakan, kalau kemarin pihaknya telah memaparkan materi evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

SAKIP Dinas PU, Bina Marga dan SDA Meningkat, Ini Pentingnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah kepala OPD dan pejabat lainnya dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Sakip dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di hotel Aston, Pontianak, Selasa (20/8/2019). 

SAKIP Dinas PU, Bina Marga dan SDA Meningkat, Ini Pentingnya

KAPUAS HULU - Kepala Dinas PU, Bina Marga dan SDA Kabupaten Kapuas Hulu, Hj. Ana Mariana menyatakan, kalau kemarin pihaknya telah memaparkan materi evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

"Kita ketahui bersama bahwa, sistem SAKIP adalah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Ana Mariana menjelaskan, dalam hal ini setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. "Laporan SAKIP terdiri dari dokumen perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi dan capaian," ucapnya.

Baca: Sambas Optimis Rebut Juara di Kompetisi Sepak Bola Gala Siswa Indonesia

Baca: Pemdes Sungai Ringin Kejar Pembangunan Infrastruktur

Baca: Rakerda LP3KD Kabupaten Sanggau, Yohanes Ontot: Upaya Persiapan Untuk Ikuti Pesparani Tahun 2020

Dengan demikian Ana Mariana menyatakan, nilai SAKIP dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA Kabupaten Kapuas Hulu meningkat dari yang sebelumnya. "Bukti dokumentasi kita lengkap, kita sampaikan semua kepada tim evaluasi," ujarnya.

Selain itu jelas Ana, reformasi birokrasi ini sangat penting guna meningkatkan kinerja OPD, Pemerintah Daerah mengharapkan OPD yang ada diwilayah Kapuas Hulu, untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

"Berbagai hambatan maupun permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang, agar terwujud tata kelola sistem pemerintahan yang baik," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved