Sekda Zakaria: Penyusunan Produk Hukum Daerah Harus Memperhatikan Beberapa Aspek

Ditinjau dari sifatnya, lanjut dia, produk hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan

Sekda Zakaria: Penyusunan Produk Hukum Daerah Harus Memperhatikan Beberapa Aspek
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria Umar saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan optimalisasi JDIH dalam penyusunan produk hukum daerah, di Hotel Kini Pontianak, Kamis (22/8). 

Sekda Zakaria : Penyusunan Produk Hukum Daerah Harus Memperhatikan Beberapa Aspek

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Zakaria Umar mengungkapkan, secara umum produk hukum daerah adalah produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Ditinjau dari sifatnya, lanjut dia, produk hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Hal itu ia sampaikan pada saat membuka kegiatan sosialisasi permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan optimalisasi JDIH dalam penyusunan produk hukum daerah, di Hotel Kini Pontianak, Kamis (22/8).

Baca: Pakai Dialek Papua, Gubernur Jatim Kirim Salam PAPEDA Untuk Masyarakat Papua

Baca: Terima Rombongan Perwira Sespimti Polri, Ini Yang Disampaikan Gubernur Sutarmidji

"Penyusunan produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, harus mendapat perhatian serius dari seluruh aparatur pelaksana. Karena produk hukum darlerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerag," ujar Zakaria.

Oleh sebab itu, lanjut dia, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek folosofis, sosiologis, dan yuridis, yang akhirnya jika hal tersebut dipenuhi maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi.

Zakaria juga mengatakan, salah satu menu pada kegiatan ini adalah sosialisasi pemutakhiran regulasi proses pembentukan produk hukum daerah yang mulai ditata kembali oleh pemerintah melalui Kementrian Dalam Negri.

Dalam subtansi materi pokok peraturan tersebut, kata dia, memuat perubahan yang terdiri dari beberapa pasal, ayat baru dan ayat sisipan yang antara lain mengatur tentang penghapusan bentuk peraturan bersama kepala daerah (PB KDH), proses perencanaan peraturan daerah (Propemperda), pembinaan, fasilitas, evaluasi, verifikasi, dan klarifikasi, serta kewenangan pembatalan peraturan bupati.

"Karenanya menjadi suatu kewajiban bagi ASN dalam pembentukan produk hukum daerah mengacu dan mempedomani permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi," jelasnya.

"Melalui sosialisasi ini saya harap agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum pada satuan kerjanya masing-masing," pungkasnya.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved