Terkait Kasus OTT di Jogjakarta, Kejari Sekadau Pastikan TP4D Sudah Berjalan dengan Baik

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau, Freddi Wiryawan mengatakan untuk TP4D di kabupaten Sekadau sudah berjalan cukup baik.

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Petugas KPK menunjukkan barang bukti yang diperoleh dari operasi tangkap tangan (OTT) 

Terkait Kasus OTT di Jogjakarta, Kejari Sekadau Pastikan TP4D Sudah Berjalan dengan Baik

SEKADAU - Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau, Freddi Wiryawan mengatakan untuk TP4D di kabupaten Sekadau sudah berjalan cukup baik.

Diakuinya pula TP4D yang sudah berjalan sejak 2016 lalu ini selalu mendapat atensi dari Pimpinannya.

"Di Sekadau kita berusaha profesional, kita sebagai penegak hukum, ada fungsi preventif selain dari fungsi represif yang biasanya dikedepankan oleh aparat penegak hukum (APH). Khusus penencegahan korupsi, pimpinan memberikan arahan dan bentuknya melalui wadah TP4D," ujar Freddi.

Freddi yang juga ketua TP4D Kabupaten Sekadau ini mengatakan ini juga sebagai upaya menjawab keresahan kepala daerah yang ada dalam pelaksanaan pembangunan yang mana seringkali terjadi dilakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan. Seiring dengan hal tersebut keluarlah Inpres no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan korupsi tahun 2015.

"Sebenarnya kita tidak serta merta menganggu proses pekerjaan pembangunan dengan adanya penyelidikan dan penyidikan terhadap proses pelaksaan yang berjalan sehingga dinas dan pihak ketiga takut. Nah kalau kita ikut mengawal mereka tidak takut lagi, maka dibentuklah TP4D ini," tuturnya.

Baca: Berkunjung ke Mangrove Park di Mempawah, Siswa Bali Belajar Tentang Tanaman Mangrove

Baca: VIDEO: Ketapang Tundukan Kubu Raya 3-1 di Kompetisi Sepak Bola Gala Siswa Indonesia

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Ketapang, Kejari Ketapang Bisa Tetapkan Tersangka Lain

Di Sekadau terkait penentuan pemenang lelang pekerjaan diakuinya tidak ikut campur. Namun pihaknya hanya lebih pada pengawasan dan menekankan kepada pelaksana lelang untuk bekerja profesional.

"Kami menekankan bagian lelang terutama LPSE agar lebih profesional lagi agar sesuai aturan, jangan sampai ada upaya mengarahkan pemenang ke pihak tertentu. Nah kami disini tidak ingin campur permasalahan itu tapi kami tegaskan jangan ada aturan yang di tabrak dan berjalanlah sesuai aturannya," katanya.

Bukan tidak mungkin menurutnya ULP sendiri bisa dikenakan penindakan jika ada indikasi pelanggaran. Karena itu menurutnya TP4D sudah selayaknya disertakan sejak dimulainya perencanaan kegiatan.

"Nah kami ini bekerja sesuai permintaan, bisa dan lebih baik jika dari awal (perencanaan), jika kita bisa ikut terlibat dari awal jadi kami bisa minta ke ULP agar kebutuhan pembangunan ini bisa diterjemahkan dengan syarat2 yang ada oleh ULP. Kalau sudah dari awal ada semacam arah penyimpangan maka kedepannya akan ada penyimpangan, paparnya.

Halaman
12
Penulis: Try Juliansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved