Pemprov Kalbar Akan Mengacu 8 Perubahan Reformasi, Guna Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Guna meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), akan mengacu pada 8 area perubahan

Pemprov Kalbar Akan Mengacu 8 Perubahan Reformasi, Guna Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan 

Pemprov Kalbar Akan Mengacu 8 Perubahan Reformasi, Guna Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PONTIANAK - Guna meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), akan mengacu pada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undanganPerundang-undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal tersebut langsung disampaikan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji dalam kegiatan Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalbar.

"Kita harus ada perubahan-perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik dan capaian kinerja. Sekarang ini koordinasinya yang harus di perbaiki dan diperkuat, kemudian pemahaman-pemahaman tentang bidang tugasnya serta inovasi-inovasi yang dilakukannya itu apa," ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji usai Kegiatan Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalbar, di Hotel Aston, pada hari Selasa (20/8).

Baca: Ombudsman Kalbar Harapkan Adanya Produktivitas Perangkat Daerah Dalam Berinovasi

Baca: Jadwal Liga 2 Pekan 12: Big Match PSIM Vs Persiba & Persis Vs Mitra Kukar, Perebutan Klasemen Liga 2

Baca: VIDEO: Laga Imbang Kesebelasan Bengkayang Vs Landak di Kompetisi Sepak Bola Gala Siswa Indonesia

Harapannya, Pemerintah Provinsi Kalbar kedepannya akan menjadi pelayanan Publik tercepat di seluruh Indonesia dan memiliki daya saing dengan daerah lainnya, agar membangun Kalbar lebih maju.

"Saya ingin Kalbar ini menjadi pelayanan perizinan tercepat di seluruh indonesia, untuk mencapai itu apa yang harus dicapai dan dilakukan, nah itu yang harus mereka lakukan dan dijabarkan, saya yakin bisa," tuturnya.

Adapun beberapa program yang telah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar dan didampingi Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan sudah dilakukannya, supaya mewujudkan program pemerintah pusat yang tertuang dalam implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sasaran reformasi biroksi terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

"Kemudian efisiensi kita sudah luar biasa perjalanan dinas yang sebelumnya Rp. 244 Miliar sekarang tinggal Rp. 40 Miliar bisa penghematan sampai Rp. 164 Miliar, serta kita maunya adanya transparansi dalam pelayanan itu penting. Kemudian tatalaksananya dan SOP harus jelas dan SDM nya tempatkan orang sesuai dengan latarbelakang pendidikannya," tegasnya.

Tak hanya itu saja, dalam penunjang kinerja dan pelayanan publik, dirinya meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk selalu menggunakan data, dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan publik berdasarkan data di lapangan agar mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkesinambungan dan berkelanjutan.

"Serta dalam infrakstruktur kita harus ada datanya dan faktanya serta percepatannya bagaimanan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat menikmati dengan cepat dan allhamdulilah progres kita infrakstruktur kita naik dua tingkat di nasional, daya saing kita naik 5 , tata kelolah kita berada di level menegah. Saya berharap dengan adanya sakip ini adanya perbaikan-perbaikan yang mendasar," tutupnya.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved