Evaluasi Fasilitasi Kampenye Pemilu 2019 Diharap Tak Hanya Formalitas

Selain itu, diungkapkannya Maryadi, pokja rumah demokrasi yang memang berfokus pada permasalahan pemilu dan demokrasi.

Evaluasi Fasilitasi Kampenye Pemilu 2019 Diharap Tak Hanya Formalitas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Suasana evaluasi fasilitasi pelaksanaan kampanye oleh KPU Provinsi. 

Evaluasi Fasilitasi Kampenye Pemilu 2019 Diharap Tak Hanya Formalitas 

PONTIANAK – Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat berharap evaluasi fasilitasi kampanye pemilu tahun 2019 tingkat provinsi Kalimantan Barat tidak hanya sekedar seremonial.

"Kita menilai proses penyelenggaraan pemilu membutuhkan suatu telaah yang objektif, agar dalam pelaksanaan pemilu lima tahun sekali atau pilakda yang akan datang, masalah-masalah tersebut tidak muncul atau terjadi kembali," katanya, Rabu (21/08/2019)

Untuk mencapai hal itu, lanjutnya, evaluasi adalah sebuah keharusan bukan untuk mencatat kejelekan atau menjunjung kebaikan yang berlebihan, tetapi lebih dari itu adalah untuk menyempurnakan agar manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pemilu makin baik dari waktu ke waktu.

Baca: VIDEO: Kapolresta Jelaskan Konsep Terkait Pembangunan Gedung SPK Terpadu Khatulistiwa

Baca: Mengganti Pekerjaan Apa Harus Perbarui Kartu Keluarga?, Berikut Penjelasannya

"Evaluasi adalah sebuah keharusan dilakukan oleh KPU di akhir tahapan penyelenggaraan, akan tidak tidak jarang hasil evaluasi yang berbentuk rekomendasi-rekomndasi itu hanya sebagai angin lewat saja. Artinya evaluasi itu hanya sekedar seremoni dan formalitas semata," katanya.

"Kita berharap evaluasi itu dilakukan dengan serius yang nantinya hasil evaluasi tersebut benar-benar digunakan untuk menyusun fasilitas kampanye pemilu atau pilkada selanjutnya," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perekaman proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sangat diperlukan agar dapat diketahui kekurangan dan masalah-masalah yang sering dihadapi.

Perekaman penyelenggaraan pemilu seperti ini amat diperlukan agar pada saatnya nanti dapat menjadikan hasil evakuasi tersebut sebagai salah satu referensi dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya.

Selain itu, diungkapkannya Maryadi, pokja rumah demokrasi yang memang berfokus pada permasalahan pemilu dan demokrasi.

"Kita akan melihat dan mengawasi sejauh mana hasil evaluasi fasilitasi kampanye tersebut di pakai rekomendasinya di tingkat KPU RI, sehingga kita bisa menilai keseriusan penyelenggara dalam membuat rekomendasi," pungkasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved