Jalani Sidang di DKPP, Ketua KPU Landak Herkulanus Yakobus Bantah Langgar Kode Etik Pemiliu

Ketua KPU Kabupaten Landak Herkulanus Yakobus menyangkal tuduhan dari pelapor atas dugaan pembukaan Kota Suara

Jalani Sidang di DKPP, Ketua KPU Landak Herkulanus Yakobus Bantah Langgar Kode Etik Pemiliu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ALFON PARDOSI
Ketua KPU Landak, Herculanus Yacobus 

Jalani Sidang di DKPP, Ketua KPU Landak Herkulanus Yakobus Bantah Langgar Kode Etik Pemiliu

PONTIANAK - Ketua KPU Kabupaten Landak Herkulanus Yakobus menyangkal tuduhan dari pelapor atas dugaan pembukaan Kota Suara sebagai pelanggaran etik.

Karena menurutnya yang diadukan oleh pelapor yang disertai foto tersebut merupakan proses dimana pihaknya telah diperintahkan untuk mengambil alat bukti untuk keperluan sidang di Mahkamah Konstitusi atas PHPU Partai Gerindra.

"Itu tidak ada pembukaan kotak, itu bukan pembukaan kotak, kalau pembukaan kotak awal itu karena ada PHPU Gerinda, PHPU Gerinda itu memang kita diperintahkan untuk mengambil alat bukti, itu tanggal 22 Juni 2019, kita mengambil alat bukti C1 hologram di 24 tps, itu untuk keperluan sidang mahkamah konstitusi dalam rangka membuat jawaban untuk partai Gerindra, kebetulan Landak juga masuk salah satu kabupaten yang ada PHPU nya, dan itu yang di katakan bahwa kita telah membuka kotak sebelumnya,"paparnya saat ditemui usai sidang kode Etik terkait dugaan pelanggaran kode etik pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Landak, Selasa (20/8/2019).

"Dan kemudian di tanggal 29 itu kita tidak membuka kotak, akan tetapi memilah kotak, untuk memisahkan mana kotak yang akan dipergunakan pada saat tindak lanjut putusan dan itu sudah sesuai prosedur karena keputusan untuk memilah itu didapatkan bersama pada tanggal 27 Juni, disitu dihadiri oleh Bawaslu partai yang bersengketa itu sendiri PDIP, kemudian pihak aparat kepolisian, dan selama proses pemilahan itu kita dikawal ketat, ada TNI, Polisi, Bawaslu, jadi kami sudah bantah semua aduan itu dengan prosedur yang sudah kita jalankan, karena untuk menindak lanjuti putusan itu sesuai dengan prosedur yang sudah di berikan kepada kita,"jelasnya.

Baca: Krisdayanti Titip Salam untuk Tjhai Chui Mie, Selebgram Singkawang Ngevlog Bareng Istri Raul Lemos

Baca: Dugaan Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Kalbar Jalani Sidang di DKPP

Baca: Bupati Kubu Raya Sampaikan Peran Pemerintah Dukung Pemekaran Desa

Pihak majelis sendiri pada hari ini memberikan waktu selama 2 hari bagi pelapor dan terlapor untuk kembali melengkapi berbagai bukti yang nantinya di gunakan oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan.

Untuk itu, ketua KPU Kabupaten Landak Herkulanus Yakobus menyatakan kesiapannya dan optimis bahwa pihaknya dapat membuktikan bahwa pihaknya telah menjalankan semua sesuai prosedur dan tak melakulan pelanggaran.

"Kita sangat siap Karena memang seluruh dinamika dalam persidangan ini sebenarnya sudah ada jawaban, karenakan kita tidak bacakan semua, semua dalil - dalilnya sudah kita bantah, Hanyakan dalam persidangan tadi kita tidak bacakan secara lengkap, yang akan kita berikan dalam 2 hari kedepan itu kesimpulan, alat - alat bukti kita lengkap sudah semua, kita sangat yakin, pertama kita tidak melakukan perbaikan DAA1, kita punya bukti dokumentasi foto, video, berita acara, serah terima dokumen setelah pelaksanaan putusan, kita semua lengkap,"tegasnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved