Dugaan Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Kalbar Jalani Sidang di DKPP

Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait aduan dari Maria Lestari Caleg DPR RI dari Fraksi PDIP

Dugaan Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Kalbar Jalani Sidang di DKPP
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
Sidang Kode Etik DKPP yang digelar di aula kantor KPU Provinsi Kalbar, Selasa (20/8/2019) 

Dugaan Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Kalbar Jalani Sidang di DKPP

PONTIANAK - Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait aduan dari Maria Lestari Caleg DPR RI dari Fraksi PDIP digelar hari ini di kantor KPU Provinsi Kalbar yang terletak di Jalan KS Tubun, Selasa (20/8/2019).

Pada Sidang Kode Etik DKKP ini, duduk sebagai pelopor yakni penasehat hukum dari perwakilan Maria Lestari, Calon Anggota Legislatif RI dari partai PDIP.

Kemudian, di posisi terlapor terdapat KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalbar dihadiri langsung oleh ketua dan komisionernya, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Landak yang juga dihadiri oleh ketua dan para Komisionernya.

Lalu, di Posisi Majelis yakni Dr. Harjono, SH M.C.L selaku ketua DKPP, serta Hj. Yenny AS selaku TPD Unsur Tokoh Masyarakat.

Baca: Bupati Kubu Raya Sampaikan Peran Pemerintah Dukung Pemekaran Desa

Baca: Sutradara Film Kurang Dua Ons, Haris Supiandi: Ide-ide Seru Ada di Sekitar Kita

Baca: Film Lokal dari Pontianak Dapat Apresiasi Lewat Festival

Penasehat Hukum Pelapor dari Maria Lestari yakni Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa sidang ini pihaknya melaporkan kepada DKPP bahwa setelah terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dari Kabupaten Landak yang mana pelanggaran tersebut berupa dugaan pembukaan kotak suara lalu mengganti C1 Plano asli dengan C1 Plano Palsu dengan bukti-bukti yang dimiliki.

"Kami yakin bukti - bukti kami bisa membuktikan bahwa meraka telah melakukan pelanggaran etik berat yaitu telah dengan membuka paksa kotak suara lalu mengganti C1 plano asli dengan C 1 Plano Palsu,"katanya.

Kendati secara langsung ia mewakili Maria lestari, namun ia mengakui bahwa dirinya diperintahkan oleh pihak DPP Partai untuk menangani kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ini.

"Saya tidak bekerja langsung, DPP partai memerintahkan saya untuk menangani kasus ini, karena kebutuhan ini berdampak kepada Maria lestari otomatis saya menjadi kuasa Maria lestari, tapi secara prinsip saya di perintah partai tidak diperintah Maria Lestari,"katanya.

Ia menjelaskan bahwa pada sidang DKPP ini persidangan melanggar etik atau tidak jadi tidak ada kaitan dengan posisi Maria lestari.

"Yang dipersoalkan oleh pihaknya disini tentang terbukti atau tidaknya KPU Landak dan Bawaslu Landak melakukan pelanggaran etik, yaitu tadi membuka kotak suara dan Bawaslu kayaknya juga ada konspirasi,"ujarnya.

"Persoalan apakah ibu Maria nanti urusan suaranya memang itu memang haknya Bu Maria, itu di internal kami, kami punya mahkamah partai, jadi kebetulan PDI perjuangan itu sengketanya hasil pemilu internal partai tidak boleh di putus oleh MK, tapi didaftarkan ke Mahkamah Partai, dan sedang proses ini, dan tentu saya tidak bisa menjelaskan Putusannya seperti apa, apakah aduan Bu Maria lestari di Kabulkan oleh mahkamah partai atau tidak yaitu internal kami, tapi untuk DKPP ini kami hanya membatasi mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Bawaslu Landak dan KPU Landak terutama disitu, kalau KPU dan Bawaslu Provinsi kamu ikutkan sebagai teradu hanya pada level pembiaran, kelalaian tapi pelaku utama pada etiknya KPU Landak dan Bawaslu Landak,"paparnya.

Pada proses persidangan sendiri pihak terlapor menampilkan bukti foto - foto dimana diduga telah ada orang yang membuka kotak - kotak suara pada saat proses pemilu beberapa waktu lalu.

Penulis: Ferryanto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved