Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas: Penetapan Status Tersangka Terindikasi Dipaksakan

Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas mengaku status tersangka yang di tetapkan kepada dirinya terindikasi dipaksakan

Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas: Penetapan Status Tersangka Terindikasi Dipaksakan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Hadi Mulyono Upas bersama Istri saat berada di Mapolres Ketapang dalam rangka mengembalikan senjata sekaligus mengklarifikasi status penetapan tersangka oleh Kejari Ketapang terhadap dirinya. 

Ketua DPRD Ketapang Sebut Penetapan Status Tersangka Terhadap Dirinya Terindikasi Dipaksakan

KETAPANG - Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas mengaku status tersangka yang di tetapkan kepada dirinya terindikasi dipaksakan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Karena diakuinya dari proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi hingga penetapan status tersangka, dirinya dalam kondisi sakit dan dalam proses pengobatan.

Hadi Upas saat ditemui di Mapolres Ketapang pun mengaku kondisi sakitnya ini sudah diketahui pihak Kejaksaan Ketapang, baik secara lisan maupun surat yang menyatakan dirinya sakit.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, jika sesorang di dalam status sakit maka tidak dibenarkan status seorang tersebut ditetapkan tersangka, terlebih dirinya mengaku taat hukum dan kooperatif dalam memberikan penjelasan kepada instansi terkait yang menangani kasusnya ini.

“Suratnya resmi keterangan saya sakit kita serahkan ke Seketariat Dewan maupun ajudan saya. Saya heran kok saya ditetapkan menjadi tersangka, itulah yang menyebabkan saya keberatan, karena saya dalam memberikan keterangan dalam kondisi sakit,” terang Hadi Upas saat menggelar konfersi pers di Mapolres Ketapang, Senin (19/08/2019) sore.

Baca: SEDANG LIVE Streaming Indosiar, Arema Vs Barito Putera Skor 0-0, Live Bola Liga 1 2019

Baca: KRONOLOGI Billy Syahputra Ditipu Driver Ojek Online, Pacar Elvia Cerolline Diumpat Kalimat Kasar

Baca: Sumber Air Terbatas, Camat Seponti Sarankan Pemkab Buat Saluran Air

Dirinya sempat mengatakan beberapa indikasi penetapan dirinya menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ketapang, dijelaskannya, ada ketersingungan pihak tertentu yang mana diriya jarang dapat menghadiri beberapa kegiatan Kejaksaan, dan diwakili oleh Wakil Ketua, sehingga ada ketersinggungan pihak tertentu sehingga penetapan tersangka oleh Kejaksaan terkesan dipaksaan. Ketidak hadiran dirinya ini diakuinya karena kondisinya yang sedang tidak sehat, sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.

“Ada keterkaitan seperti itu, keharmonisan disuatu kelembagaan suatu daerah, sebelum saya menjabat Ketua DPRD saya juga menjabat wakil Ketua DPRD, dan jabatan sehari–hari Ketua Komisi satu, artinya harus ada hubungan harmonis yang baik dengan semua institusi yang ada di Kabupaten Ketapang ini, baik Kepolisian, Kejaksaan, pihak Kodim, maupun pengadilan, namanya Forkopimda, selama ini tidak ada masalah bagi saya. Ketersinggungan ini saya dengar, saya dapat informasi dari pihak tertentu seolah-olah saya mau dikondisikan oleh Kejaksaan, atas kode dari pak Kejati,” jelasnya.

Sementara itu, Hadi Upas juga mengaku terkejut saat mendapat kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Bahkan penggeledahan ruang kerjanya di gedung DPRD Ketapang dan adanya wacana pembongkaran rumah Dinas miliknya, dirinya mengaku tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Saya tidak mengetahui, hanya saya telepon pak Kasat, supaya rumah saya jangan digeledah, pemberitahuanpun tidak ada, rumah saya mau dibengkas, itu infonya dari Kejaksaan. Saya bukan teroris, kalau memang mengancam Negara silakan saja periksa rumah saya,” ungkapnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved