Suarakan Nasib Guru Honorer, Markus Amid Akui Selalu Dapat Jawaban Klasik

ia menyampaikan bahwa pencanangan sekolah gratis yang digulirkan oleh Gubernur Kalbar diharapnya dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan

Suarakan Nasib Guru Honorer, Markus Amid Akui Selalu Dapat Jawaban Klasik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Ketua Komisi V Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Kubu, Markus Amid setelah menghadiri MoU Pemeran kabupaten Bengkayang  

Suarakan Nasib Guru Honorer, Markus Amid Akui Selalu Dapat Jawaban Klasik

PONTIANAK - Ketua Komisi V Bidang Pendidikan, DPRD Kalbar, Markus Amid menyatakan bahwa pihaknya sudah kerap menyuarakan nasib guru honor yang gajinya jauh dibawah UMR ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Namun jawaban yang diterimanya selalu sama, yakni tidak adanya anggaran.

"Kami dari DPRD selalu menyuarakan supaya ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat agar ada perhartian kepada guru honor yang ada di Kalimantan Barat, namun selalu jawabannya klasik yang diberikan oleh Pemerintah yakni terbatasnya anggaran,"katanya.

Beberapa waktu lalu, ia menyampaikan bahwa ia pernah membaca di sebuah media masa bahwa pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi Widodo bahwa kedepan ada upaya untuk memperhatikan guru honor dengan berbagai program, oleh sebab itu diharapnya Pemerintah dapat merealisasikan hal tersebut.

Baca: VIDEO: Markus Amid Bantah Pernyataan Sutarmidji Sawit Tak Berikan Kesejahteraan Masyarakat

Baca: Atasi Keluhan Masyarakat Berobat, Markus Amid Bakal Tiru Cara Pemprov Jatim

"Dengan majunya lagi pak Jowoki ini, Katanya ada mau pengangkatan guru besar - besaran, yang kedua ada yang sifatnya PNS dan Non PNS dan ada solusi untuk guru yang sudah lama mengabdi, nah selaku anggota DPRD kita berharap pemberitaan ini betul - betul jadi kenyataan, betul terwujud, kita berharap tidak ada lagi berita guru - guru yang Gajinya seperti yang disebutkan (dibawah umr) , dan pemerintah Jokowi ini bisa menerapkan apa yang diberitakan seperti itu,"tuturnya.

Selanjutnya, untuk di wilayah Kalbar, ia menyampaikan bahwa pencanangan sekolah gratis yang digulirkan oleh Gubernur Kalbar diharapnya dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan guru.

"Untuk membuat suatu perda itukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dibatas, jadi menyangkut dana bos ini sudah ada aturan yang mana hanya sekian persen saja untuk gaji guru, dan ini yang jadi persoalan, pak Gub kan sudah Mencanangkan sekolah gratis bagi SMA sederajat yang dibawah pemerintahan Provinsi,"katanya.

Baca: Kondisi Sekolah di Lemukutan, Markus Amid: Kenapa Baru Dipublish Sekarang?

Baca: Markus Amid Minta Masyarakat Waspada Modus Baru Peredaran Narkoba

"Kalau di Kalbar gubenur sudah mencanangkan sekolah gratis untuk SMA sederajat yang dibawah provinsi artinya gubernur seharusnya sudah menganggarkan BOSSDA pasti, itu tambahan dari BOSS, dan kalau sekolah gratis itu harusnya ada tambahan dari BOS,"sambungnya.

"Jadi kalau sekolah gratis, dan tidak ada lagi pungutan dari anak - anak, dari Komite memang konsekuensinya dan sudah pasti ada penambahan BOSSDA kepada setiap sekolah sekolah negeri, seperti yang pernah dilakukan pak Gub pada saat dia menjabat walikota, kita berharap apa yang dicanangkan pak Gub ini terwujud, dan saya kira ini solusi juga bagi honor - honor yang biasa terima 300 ribu perbulan, dan dengan adanya penambahan dana BOSSDA Saya kira pasti kan lebih naik honor itu,"jelasnya

Penulis: Ferryanto
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved