DPR RI, Bambang Haryo: Polusi Udara Meningkat di Ibu Kota Akibat Karhutla

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah masih belum maksimal dalam mengatasi karhutla

DPR RI, Bambang Haryo: Polusi Udara Meningkat di Ibu Kota Akibat Karhutla
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pantauan satelit LAPAN terbaru ada 1262 titik panas (hot spot) 

DPR RI, Bambang Haryo: Polusi Udara Meningkat di Ibu Kota Akibat Karhutla

PONTIANAK - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah masih belum maksimal dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan meningkatnya polusi udara di ibu kota.

Dia beranggapan pemerintah belum sukses menjalankan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menugaskan pemerintah merawat dan melindungi hutan.

Bambang menjelaskan, didasari data Walhi, terdapat lebih dari 4.258 titik panas (hot spot) yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, selama bulan Januari sampai Juli tahun ini. Dari jumlah itu, 2.087 hotspot berada di kawasan konsesi dan lahan gambut.

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar Nama 9 Anggota DPRD Perempuan Terpilih Pada Pemilu 2019

Baca: SHIO 2019 - Peruntungan Senin 19 Agustus 2019, Ekspresi Kreativitas Shio Monyet, Shio Naga Gali Ide

Baca: VIDEO: Joni Iskandar Panjat Tiang Bendera

"Akibat karhutla ini masyarakat terpapar polusi asap sehingga kesehatan mereka terganggu dan menjadi tidak produktif. Kerugian lain, rusaknya ekosistem flora dan fauna hutan tropis Indonesia yang khas," ujarnya, Sabtu (17/8/2019).

Menurut dia, kerugian akibat karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan, katanya.

Bambang belum sependapat jika dikatakan polusi udara di DKI terutama diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami ibu kota pada musim kemarau tahun 2015.

"Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan," ucapnya.

Lebih jauh, Bambang mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di ibu kota. Salah satu kebijakan yang dianggapnya kurang tepat, yakni pembatasan usia kendaraan bermotor di DKI.

"Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan, tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," tukasnya.

Dia memprakirakan, pembatasan usia kendaraan bermotor akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menaikkan impor. Sebab kebijakan ini akan mendorong masyarakat membeli kendaraan baru, yang produsennya masih didominasi asing.

Meskipun demikian, dia mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved