Lerry Kurniawan Figo: Sambas Perlu Perda Pembentukan KPPAD

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengungkapkan jika Sambas saat ini perlu adanya Peraturan Daerah

Lerry Kurniawan Figo: Sambas Perlu Perda Pembentukan KPPAD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, saat di temui di gedung DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (9/7/2019). 

"Kita ketahui sambas inikan trend kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat tinggi bahkan di Sambas ini tertinggi dari semua kabupaten/kota di Kalbar. Dan menurut data KPAI jumlah terbesar adalah kasus kekerasan anak adalah kasus cabul. Itu yang kebetulan kasusnya teridentifikasi, lalu yang tidak teridentifikasi bisa jadi lebih banyak lagi karena banyak yag tidak di laporkan dan hanya diselesaikan dengan cara mediasi dan kekeluargaan," katanya.

"Oleh karenanya, dalam hal ini peran pemda sangatlah strategis dalam menangani permasalahan yang sudah mewabah ini. Untuk itu,
Kita dorong OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk merumuskan hal-hal yang penting tentang ini, dalam sebuah payung hukum. JIka tidak kita dewan yang akan inisiasi untuk membuat Perdanya, untuk dimasukan dalam Propemperda di tahun 2020," tegas Figo.

Jadi kita perlu kata Figo, juga ada regulasi daerah yaitu Perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dan membentuk wadah perwakilan dari KPAI didaerah yang khusus menangani masalah kekerasan anak.

Sehingga persoalan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas bisa tertangani dengan sistematis dan efektif.

"Poinnya tidak hanya tindakan menghukum pelaku dengan efek jera tapi upaya preventif yang bisa memberikan sosialisasi berupa pendidikan, kesadaran dan pencerahan kepada masyarakat akan dampak dari tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut," bebernya.

Sementara itu, mengenai status jabatannya Figo menuturkan pihaknya akan merujuk pada aturan yang ada.

"Tentu kita merujuk pada PP Nomor 11 tahun 2017 tentang menajemen ASN yang menyangkut tata cara pemberhentian ASN. Kalau untuk Perkara hukum tentu putusannya harus berkekuatan hukum tetap dulu, berapa lama masa vonisnya .
Mana boleh juga asal berhentikan, kalau di non aktif sementara iya," ungkapnya.

"Selama mengikuti proses hukum, Camat kan itu bagian dari ASN jadi ada mekanismenya serta harus sesuai dengan ketentuan tentang perundangan-undangan yang berlaku," tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved