Yuliastuti Saripawan: Rumah Sakit Jadi Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan

Yuliastuti Saripawan mengatakan pelayanan Rumah Sakit menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan

Yuliastuti Saripawan: Rumah Sakit Jadi Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso , Yuliastuti ketika menghadiri Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019). 

Yuliastuti Saripawan: Rumah Sakit Jadi Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan

PONTIANAK - Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso, Yuliastuti Saripawan mengatakan pelayanan Rumah Sakit menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

Ia mengatakan ketika ada perubahan kebijakan mau tidak mau harus mengikuti walaupun perlu proses .

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri di Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019).

"Dalam rakor ini kita mencari solusi ketika ketidaktahuan masyarakat misalnya dia datang untuk berobat kemudian tidak tahu ternyata PBI JK nya sudah di nonaktifkan. Walaupun kita bisa mengaksesnya . Ini menjadi masalah dan akhirnya yang disalahkan rumah sakit . Kita bilang bahsa beberapa solusi memang perlu proses dan penjelazan yang mana menjadi tanggung jawab dari masing-masing tupoksi," ujarnya.

Baca: Peringatan Dini, Waspada Gelombang Di Atas 2 Meter di Selat Karimata

Baca: Gerry Adhikusuma: Perlu Koordinasi Pihak Terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan

Baca: Kadiskes Kalbar Harap Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dinonaktifkan Masuk APBD

Pihak rumah sakit khususnya RSUD Soedarso hanya melayani dan harus bertanggung jawab.

" Karena RSUD Soedarso adalah rumah sakit pemerintah. Mana yang harus kita layani apakah pasien bpjs atau umum .Kejelasan status dari peserta memang harus jelas,"harapnya.

Ia mengatakan dari 102 ribu yang dinonaktfikan selama ini masih bisa berjalan sesuai prosedur. Namun yang ia takutkan karena RSUD Soerdarso menjadi pusat rujuman se Kalbar dimana kabupaten kota belum mendata total upgrade prsentase dan ini akan menjadi kendala.

"Saya berharap masalah bisa diselesaikan oleh teman-teman dari kabupaten/kota khususnya Dinsos walaupun secar umum tidak ada malasah," imbunya.

Ia menghimbau kepada masyarakat ketika mereka selama ini menggunakan PBI dan kalau mau berobat harus kroscek menanyakan bagaimana status PBI nya dan yang dinonaktifkan untuk bisa mencarikan bagaiamana solusinya.

"Ini menjadi PR bersama dinas kesehatan, RS, BPJS,dan Dinsos ," pungkasnya.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved