Wagub Minta BPJS Sosialisasi, Solusi untuk Penonaktifan PBI JK

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kes)

Wagub Minta BPJS Sosialisasi, Solusi untuk Penonaktifan PBI JK
KOLASETRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Wagub Minta BPJS Sosialisasi, Solusi untuk Penonaktifan PBI JK. 

Wagub Minta BPJS Sosialisasi, Solusi untuk Penonaktifan PBI JK

PONTIANAK - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kes) Kesehatan mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan yang nama pesertanya dihapus atau dilakukan Penonaktifan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilaksanakan di Ruang Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/8).
Dikatakan Wagub, melalui rakor ini diharapkan bisa mencari solusi bersama untuk masalah penonaktifan peserta BPJS PBI JK.

"Nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu akan kita cari solusinya, supaya mereka yang terhapus bisa kita tampung di dalam APBD Kabupaten/Kota," jelasnya.

Dikatakannya, sesuai data Kementerian Sosial RI, nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu sebanyak 102 ribu peserta, sehingga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota bersama untuk mencarikan solusinya supaya tetap bisa ditampung dalam APBD Kabupaten/kota.

"Supaya masyarakat yang sudah masuk PBI JK Nasional jangan sampai hilang. Karena ada kebijakan dari Dinsos yang menghapus 102 ribu jiwa. Kemungkinan penghapusan ini masalah pendanaan. Tapi jangan sampai masyarakat juga kaget dan kita sekarang masih cari solusi biar mereka bisa ditampung di APBD kabupaten kota di Kalbar ," jelasnya.

Baca: Oknum Camat Diduga Cabuli Siswi SMK, Lancarkan Aksi di Kantor dan Rumah Dinas

Baca: Klasemen Liga 2 2019 Sriwijaya FC Juara Putaran Pertama Liga 2 Wilayah Barat, PSIM Unggul di Timur

Baca: Update Prakiraan Cuaca dari BMKG, Kapuas Hulu Diguyur Hujan Lokal-Sedang

Dijelaskan Norsan, Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan surat Menteri Kesehatan Nomor JP tentang penghapusan dan perubahan peserta PBl Jaminan Kesehatan (PBI JK) atau PBI APBN Tahun 2019 per Agustus 2019 di Provinsi Kalbar dapat diketahui bahwa, penonaktifan peserta PBI APBN yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 102.000 jiwa.

Kemudian, penambahan peserta pengganti sebanyak 242.569 jiwa bersumber dari Data BDT sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019 tanggal 20 Januari 2019 dan peserta tambahan tersebut aktif per 1 Agustus 2019.

"Surat keputusan Menteri Sosial tersebut jika tidak disikapi dengan baik oleh semua stakeholder terkait maka dapat membuat keluhan di masyarakat, terutama masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatannya dihapus," pesannya.

Kemudian Wagub Kalbar mengimbau kepada semua stakeholder terkait agar dapat memastikan peserta tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan JKN-KIS termasuk pelayanan kepada peserta PBI pengganti.

Halaman
1234
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved