Koordinator DePAN BPAN Paulus Ade : Peladang Bukan Pelaku Karhutla

Ade menuturkan hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Peladang saat ini selalu dihantui dengan denda dan jeruji besi.

Koordinator DePAN BPAN Paulus Ade : Peladang Bukan Pelaku Karhutla
ISTIMEWA
Koordinator DePAN BPAN Region Kalimay Paulus Ade Sukma Yadi 

"Karhutla sendiri maraknya semenjak perusahaan sawit, masuk ke Kalimantan, dapat dilihat di Kalteng dan Kalbar," ucapnya.

Untuk tambang sendiri di Kaltim dan Kalbar. Dimana sangat banyak konflik perusahaan dan masyarakat adat.

Korbannya selalu dimenangkan oleh perusahaan jika pun sedikit dimenangkan oleh masyarakat adat itu atas bantuan NGO dan LSM yang pro terhadap masyarakat serta membela atas dasar kerja sosial.

"Kita sebut saja misalnya pendampingan hukum oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBBT, SAMPAN, WALHI, JARI dan JATAM serta lembaga yang aktif akan kepedulian terhadap lingkungan hidup," paparnya.

Ade pun mengatakan pemerintah seharusnya membuka diri dengan lembaga-lembaga yang konsen di masyarakat tentunya berkaitan dengan lingkuingan hidup.

Mengatasi masalah karhutla perlu bergandeng tangan supaya tak ada yang dijadikan KAMBING HITAM, kerja sama ini dapat meliputi pemerintah, instansi-instansi terkait, perusahaan dan lembaga-lembaga yang kiblatnya paham akan lingkungan hidup (LSM) dan NGO.

Ade menambahkan BPAN KALBAR sangat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang telah berinisiatif serius menanggapi permasalahan karhutla.

Baca: BPBD Kota Pontianak Serahkan Bantuan ke Korban Puting Beliung

Baca: Polres Mempawah Tangkap Lagi Satu Orang Terduga Pelaku Pembakar Lahan

Gubernur akan panggil 94 perusahaan terkait Karhutla, seperti kita ketahui ada 56 perkebunan dan 38 hutan tanam industri).

Diperkuat dengan niat Gubernur nakan membuat Perbup untuk menginisiasi adanya proses dan aturan yang menindaklanjuti perusahaan yang lahannya konsesinya terbakar.

"Adanya komitmen dilintas instansi terkait KARHUTLA, mendorong adanya sosisalisasi hingga adanya integritas semua sektor mulai dari kehutanan, pertanian mau pun BNPB dan lainnya. Hingga pada akhirnya harapan kita terciptalah aturan yang tegas terhadap lahan Koorporasi yang terbakar," pungkas Ade. (*)

Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved