Kadiskes Kalbar Harap Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dinonaktifkan Masuk APBD

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan bagi peserta BPJS Kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Kadiskes Kalbar Harap Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dinonaktifkan Masuk APBD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Kadis Kesehatan Provinsi Kalbar Harap Peserta Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Yang dinonaktifkan Bisa Masuk Anggaran APBD Kabupaten Kota 

Kadiskes Kalbar Harap Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dinonaktifkan Masuk APBD

PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan bagi peserta BPJS Kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang di nonaktifkan khususnya di Kalbar bisa dimasukan dalam PBI JK menggunakan anggaran APBD Kabupaten kota.

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri di Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019).

Ia mengaharapkan pemerintah kabupaten dan kota memberi solusi dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten dan kota.

"Jadi untuk yan 102 jiwa memang di nonaktifkan kita beruaoaya merekab isa mengakses pelayanan kesehatan di faskes puskesmas maupun Rumah sakit .

Kemudian iamengatakan peserta penerima bantuan iuran yang di nonaktifkan ini ada yang tidak memiliki data dukcapil yaitu data NIK nya tidak ada.

"Kita akan lakukan kerjasama dengan Dukcapil. Baru nanti dinsos akan mendata ulang dan kita update lagi datanya dan akan di aktifkan PBI nya. Yang jelas kita mengupayakan tetap dapat dilayani oleh faskes puskesmas dan RS," ujarnya.

Baca: VIDEO DRONE: Dampak Puting Beliung

Baca: Video Mesum Vina Garut: Maradona Belum Bisa Bicara Banyak, Ungkap Lokasi Hingga V Diamankan

Baca: TERPOPULER - Link Video Mesum Vina Garut Hasilkan Uang! Kirim Link Video Vina Garut Via Google Drive

Ia mengatakan dari hasil rakor telah dibuat kesepakatan untuk membuat kordinasi lintas sektor dari dinsos, dukcail, dinas kesehatan dan bpjs untuk mensingkronkan data dan memang ada kesepatan nanti PBI daerah akan di biaya oleh kabupaten kota masing-masing.

"Sejauh ini belum ada kendala biaya dan memang sudah menjadi kewajiann pemedintah untuk menanggung fakir miskin," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved