Gerry Adhikusuma: Perlu Koordinasi Pihak Terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Gerry Adhikusuma, mengatakan terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Gerry Adhikusuma: Perlu Koordinasi Pihak Terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama Wakil gubernur Kalbar , H Ria Norsan usai pembukaan Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019). 

Gerry Adhikusuma: Perlu Koordinasi Semua Pihak Terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

PONTIANAK - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Gerry Adhikusuma, mengatakan terkait Penonaktifan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) harus ada koordinasi dengan Dinas Sosial dan Kesehatan agar data itu diketahui sampai ke tingkat terendah seperti RT RW dan Faskes.

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019).

Ia mengatakan sementara saat ini pengaruhnya adalah pertama yang harus dilakukan di lintas sektor adalah menginformasikan data yang dinonaktifkan sebanyak 102 ribu, jangan sampai nanti ada masyarakat yang membutuhkan layanan kemudian belum tau terkait hal ini.

"Bagaimana untuk masyarakat yang belum tau keaktifannya memang sebenarnya menjadi kewenangan Dinsos, kami juga melalukan sosialisai di faskes di puskesmas dan RS," ujarnya.

Baca: Kadiskes Kalbar Harap Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dinonaktifkan Masuk APBD

Baca: Video Mesum Wanita Garut Digilir 3 Pria, Inilah Deretan Fakta Mengejutkan & Kronologi Lengkapnya!

Baca: VIDEO DRONE: Dampak Puting Beliung

Ia mengagakn sudah dilakukan kolaborasi MCS (Mobile Costuer Servise) BJS Kesehatan dimana setiap hari dalam seminggu turun ke setiap desa di kecamatan dan menyampaikan terkait data non aktif .

"Karena tidak bisa menjangkau semua daerah. Jadi perlu kolaborasi dari kominfo , dinas kesehatan, dinas sosial, dan disdukcapil," ujarnya

Ada 102 ribu yang dinonaktifkan artinya hal ini dinonaktifkan karena berbagai hal seperti meninggal, data ganda dan semuanya itu non basis data terpadu.

"Tapi selain itu ada sekitar 232 ribu lebih yang ditambah peserta PBI. Jadi fokusnya jangan yang dinonaktifkan saja tapi ada yang digantikan atau tambah ," ujarnya.

"Jadi jangan ada anggapan masih adakah dari 102 ribu itu yang masuk dalam 232 tidak ada. Bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi validasi sesuai kemensos 146 kriterianya dipenuhi usulkan kembali, melalui verivali," tambahnya.

Dalam hal ini yang harus aktif dari kementrian sossial kelembagaan yang membidangi bidang sosial.

Ia mengatakan bagi yang sudah dinonaktifkan bisa mengurus ulang atau disebut verifikasi validasi. misalnya dari 102 ribu yang di nonaktifkan dikatakan masih layak, tapi saat ini belum masuk data terpadu.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved