Desa Temahar Serahkan 650 Sertifikat Tanah Warga

Pemerintah Desa Temahar menyerahkan 650 sertifikat tanah kepada warganya di Kantor Desa Temahar, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak

Desa Temahar Serahkan 650 Sertifikat Tanah Warga
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Penyerahan 650 sertifikat tanah di Desa Temahar 

Desa Temahar Serahkan 650 Sertifikat Tanah Warga

LANDAK - Pemerintah Desa Temahar menyerahkan 650 sertifikat tanah kepada warganya di Kantor Desa Temahar, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak pada Rabu (14/8/2019) kemarin.

Sertifikat tersebut dibuat hasil kerjasama Pemerintahan Desa dengan BPN Landak. Dimana 650 sertifikat tanah ini merupakan bagian program redistribusi tanah yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui BPN Landak yang telah diajukan sejak tahun 2018.

"Sertifikat ini merupakan bukti hak hukum atas tanah yang anda miliki. Kalau sudah pegang ini, sudah ada bukti. Orang lain gak bisa mengklaim lagi karena pegangan hukumnya jelas," ujar Kepala Desa Temahar Andri Noberto.

Dikatakannya, 650 penerima sertifikat itu berasal dari empat Dusun, yakni Dusun Temahar sebanyak 199 Sertifikat, Dusun Sebadok sebanyak 221 Sertifikat, Dusun Tengkook sebanyak 81 Sertifikat, dan Dusun Berinang sebanyak 149 Sertifikat.

Baca: Maia Estianty Percaya Karma Tuhan, Tata Janeeta Singgung Sang Penggoda, Hotman Paris Sindir Pedas

Baca: Kecamatan Mandor Gelar MMD Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Baca: SMK-SMTI Gelar Perlombaan Sambut HUT RI ke 74

Kepala Desa juga berpesan jika pemegang sertifikat ingin "menyekolahkan" sertifikatnya ke bank, maka harus melalui perhitungan yang matang. "Kalau mau pinjam ke bank dihitung dulu. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Nanti bisa hilang sertifikat dan tanahnya ditarik bank," ungkapnya.

Bhabinkamtibmas Polsek Ngabang Bripka Gamal Silitonga yang hadir dalam kegiatan tersebut turut berpesan kepada warga penerima sertifikat, agar menjaga dan merawat sertifikat yang telah diterima dengan sebaik mungkin.

"Tolong sertifikatnya simpan dengan baik. Fotokopy dulu baru disimpan di tempat berbeda antar fotocopy dan yang asli. Jadi, kalau yang asli hilang, fotokopinya masih ada. Nanti tinggal minta Surat Kehilangan dari Kepolisian untuk mengurusnya kembali," pesan Gamal Silitonga.

Ia juga menjelaskan, pemerintah melaksanakan program sertifikasi tanah karena di desa selalu ada keluhan masalah sengketa lahan atau tanah. "Tapi kalau sudah pegang ini (sertifikat), tanah kita sudah jelas," tambahnya.

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved