Bawaslu Tak Hadapi Pilkada, Akan Dapat Tugas Ini

Kamis, 15 Agustus 2019 11:21

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kalbar, Syf Aryana Kaswamayana.

Bawaslu Tak Hadapi Pilkada, Akan Dapat Tugas Ini

PONTIANAK - Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kalbar, Syf Aryana Kaswamayana mengungkapkan jika para komisioner Bawaslu yang telah selesai melaksanakan pemilu dan belum menyambut pilkada akan fokus pada pengawasan update data pemilih dan penguatan kapasitas SDM.

"Setelah seluruh proses tahapan pemilu 2019 selesai, kita mencoba utk membagi energi yang tersedia," kata Syf Aryana, Kamis (15/08/2019).

Sementara, khusus untuk 7 Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada 2020, kata dia, sedang konsentrasi untuk mengawal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di masing-masing pemerintah daerah.

"Harapan anggaran yang disiapkan cukup untuk mengawal tugas-tugas pengawasan, dan provinsi juga akan melakukan pendampingan terhadap pengawalan NPHD tersebut," tuturnya.

Baca: Sedang Tak Hadapi Pilkada, Bawaslu Pontianak Komit Tingkatkan Kualitas

Baca: Daftar 7 Bawaslu Yang Tak Hadapi Pilkada 2020

Maka dari itu, lanjut Syf Aryana, untuk 7 Kabupaten Kota yang tidak menghadapi pilkada akan fokus pada penguatan SDM dan update data pemilih.

"Sedangkan 7 kab kota yang tidak melaksanakan pilkada, kita minta untuk merumuskan bentuk-bentuk penguatan kapasitas SDM dan organisasi yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan jajarannya," terangnya.

Hal ini, kata dia, dilihat dr hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu belum lama ini, sehingga bentuk pelatihan yang akan dilaksanakan tepat sasaran.

"Bawaslu punya kewajiban untuk mengawasi proses update pemilih potensial yang berkelanjutan setiap tahunnya yang dilakukan oleh KPU dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah (adminduk)," terangnya.

Baca: Bawaslu Anggarkan Rp 21 Miliar untuk Pilkada Kabupaten Sambas

Baca: Bawaslu Ungkap Pelanggaran Pemasangan APK Mendominasi di Sambas

Sementara terkait dengan wacana sekolah pengawasan, lanjut dia, sudah dilakukan di beberapa provinsi yang menjadi pilot project.

"Kita masih menunggu kurikulum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI terkait sekolah pengawasan tersebut," katanya.

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kemasyarakat, terang Syf Aryana, juga terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kerja-kerja pengawasan.