Breaking News:

Bahas Anggaran Pilkada 2020, Ini Penjelasan KPU Kapuas Hulu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani menyatakan kalau pihaknya kemarin, Rabu (14/8/2019)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Rapat pembahasan Anggaran Pilkada tahun 2020, di Ruangan Kerja Bupati Kapuas Hulu, yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kapuas Hulu dan PJ Sekda Kapuas hulu Sarbani, Rabu (14/8/2019). 

Yani menuturkan, sebagai contoh honorarium untuk bada Adhok (PPK) kurang lebih 2,2 M, penjumlahannya berdarkan jumlah penyelenggara dikali masa kerja dapat angka demikian misal masa kerja PPK 9 bulan . Kemudian honor badan Adhok (PPS) kurang lebih 12, 5 M, KPPS kurang lebih 3,1 M dan PPDP sekitar 1,2 M.

"Jadi terkait dengan peningkatan anggaran di 2020 yang mencapai 86 % bisa kami jelaskan historinya. Dasarnya dalam menyusunnya juga sangat jelas dan kami pikir usulan kami cukup proporsional, realistis dan akuntabel," ucapnya.

Dalam hal tersebut, jelas Ahmad Yani, kalau pihaknya
sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, terkait dengan usulan yang dsampaikan KPU. "Makanya kami berkoordinasi dengan Pemda, untuk meminta waktu sehingga ada forum khusus yang bisa menjelaskan tentang RAB ini," ujarnya.

Ketua KPU juga mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan pemerintah daerah, dalam rangka memfasilitasi penganggaran Pilkada 2020 ini. "Kami berharap usulan kami bisa diterima. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pencermatan terhadap masukan dan saran, dari pemerintah daerah terkait dengan beberapa kegaiatan yang kami susun dalam RAB tersebut," ucapnya.

KPU pun berharap pada bulan september 2019 NPHD sudah bisa di tanda tangani, dan bisa lebih fokus dalam melaksanakan tahapan.

"Kita ketau bersama bahwa di 2019 ini pada bulan September telah dimulainya tahapan persiapan untuk pemilihan 2020," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved