5 Tahun Indonesia Terkena Bencana Karhutla, Bambang Haryo: Persoalan Tak Kunjung Selesai

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyampaikan masukan kepada Presiden dan Kementrian Lingkungan Hidup

5 Tahun Indonesia Terkena Bencana Karhutla, Bambang Haryo: Persoalan Tak Kunjung Selesai
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. 

Citizen Reporter

5 Tahun Indonesia Terkena Bencana Karhutla, Bambang Haryo: Persoalan Tak Kunjung Selesai

PONTIANAK - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyampaikan masukan kepada Presiden dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia saat ini.

Bambang menilai, KLHK belum maksimal dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Hal itu bercermin dari karhutla yang kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

"Dalam 5 tahun terakhir ini setidaknya sudah 5 kali berturut-turut terjadi kebakaran hutan, dan sepertinya persoalan seperti ini tak kunjung selesai," ujarnya, Kamis (15/8).

Menurutnya, menteri LHK yang tidak memiliki background pendidikan yang berkaitan dengan kehutanan menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya penangan karhutla di Indonesia.

Baca: Petinju Putri Kubu Raya Inda Wulandari Bidik Medali Kejurnas di Medan

Baca: FOTO: Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji

Baca: CINTA - Zodiak Hari Ini Jumat 16 Agustus! Nasib Cinta Zodiak TAURUS & PISCES Tak Sebaik CANCER & LEO

"Karena background pendidikan menteri LHK yang dipilih oleh Presiden saat ini bukan kehutanan tapi pertanian. Makanya kinerjanya masih belum maksimal," tegasnya.

Dulu kata dia, karhutla di Indonesia juga luas, sekitar 6.000 titik dan sekarang mendekati 4.000 titik. Kalau ini dibiarkan akan semakin banyak, dan hanya bisa dipadamkan pas musim hujan saja.

"Hutan-hutan tersebut salah satunya ada di Kalimantan, Sumatera, pegunungan-pegunungan yang dikelola perhutani, gunung Ceremai, Sumbing, gunung Bromo, dan masih banyak hutan-hutan lainnya yang rusak karena karhutla," paparnya.

Padahal kata dia, sesuai UU No 41 tahun 1999 pemerintah harus bertanggung jawab karena memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan.

Halaman
12
Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved