Ketua DPRD Ketapang Tersangka Kasus Gratifikasi, Negara Merugi hingga Miliaran Rupiah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hadi Mulyono Upas ditetapkan sebagai tersangka kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua DPRD Ketapang Tersangka Kasus Gratifikasi, Negara Merugi hingga Miliaran Rupiah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang, pada press release pengungkapan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua DPRD Ketapang, terhadap pokok pikiran tahun anggaran 2017 dan 2018 yang digelar di Kejari Ketapang. 

Ketua DPRD Ketapang Tersangka Kasus Gratifikasi, Rugikan Uang Negara Miliaran Rupiah

KETAPANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hadi Mulyono Upas ditetapkan sebagai tersangka kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Penetapan status tersangka Ketua DPRD Ketapang disampaikan langsung tim penyidikan Kejari Ketapang melalui press realease yang digelar di Aula Kantor Kejari Ketapang, Selasa (13/08/2019).

Ketua Tim Penyidikan kasus tersebut, Monita, SH MH mengatakan, kalau penetapan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka oleh pihaknya setelah dilakukan berbagai rangkaian penyidikan.

Baca: Ketua DPRD Ketapang Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Kasus Yang Menjeratnya

Terkait adanya dugaan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan atas pokok pikiran atau aspirasi tersangka pada tahun anggaran 2017 dan 2018 dibeberapa SKPD.

"Setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap 53 orang saksi, saksi ahli serta beberapa dokumen sebagai barang bukti,"

"Maka Ketua DPRD Ketapang berinisial HMU sesuai bukti permulaan yang cukup yakni dua alat bukti kami tetapkan statusnya sebagai tersangka mulai hari," ungkap Monita.

Monita melanjutkan, yang mana dari hasil penyidikan bahwa tersangka sendiri telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Modus yang dilakukan tersangka dengan menerima pemberiaan dari beberapa orang sehubungan dengan pokok pikirannya sebagai DPRD Ketapang tahun anggaran 2017-2018," papar Monita

Halaman
123
Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved