Penyelesaian Batas Wilayah Kayong Utara dan Ketapang masih Menunggu Keputusan Menteri

Hal ini disampaikan oleh Ibnu, Kepala Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara

Penyelesaian Batas Wilayah Kayong Utara dan Ketapang masih Menunggu Keputusan Menteri
TRIBUNFILE/IST
Ilustrasi tapal batas.

Penyelesaian Batas Wilayah Kayong Utara dan Ketapang masih Menunggu Keputusan Menteri

KAYONG UTARA - Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai saat ini masih menunggu dari Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Dampak dari tak selesainya masalah batas ini berimbas pada pembangunan infrastuktur dan kebijakan lain, terutama kebijakan pemenuhan hak dasar masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Ibnu, Kepala Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Ia mengatakan tidak selesainya masalah batas antara dua kabupaten ini menyebabkan kendala baginya selaku Kepala Desa dalam mengajukan pembangunan dan perbaikan rumah sekolah, khususnya Sekolah Dasar di Daerah Perawas yang menurutnya masih masuk dalam wilayah Administratif Desa Lubuk Batu.

Baca: Peduli Bencana Kabut Asap, Komunitas Bantu Pendidikan Kita dan Gojek Pontianak Bagikan Masker Gratis

Berdasarkan berita acara kesepakatan  antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, pada Bulan Desember Tahun 2017, yang diketahui oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Menjelaskan bahwa dalam rangka menghindari  konflik di wilayah perbatasan maka diharapkan untuk mengurangi aktivitas di wilayah perbatasan berupa pembukaan pengolahan lahan.

“Padahal Sekolah Dasar yang ada tersebut memiliki jumlah siswa sebanyak 60 orang, dan tenaga pengajar yang ditempatkan disana oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, namun masalah muncul pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengurangi bantuan pendidikan dan fasilitas umum di wilayah Perawas, padahal secara administrasi di Kampung Perawas 70 persen penduduknya secara administratif masuk sebagai warga Kabupaten Kayong Utara," jelas Ibnu dalam siaran pers Humas Setda Kayong Utara, Minggu (11/8/2019).

Baca: Titik Panas Masih Terdeteksi di Indonesia, Malaysia dan Beberapa Negara ASEAN

Baca: Ribuan Umat Muslim di Kota Sanggau Ikuti Salat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati

Sementara Itu, Kepala Desa Batu Barat, Ibnu Hajan mengatakan, banyak aktivitas masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk berkebun di wilayah perbatasan, apalagi masyarakat masih belum mengerti antara hak milik dan wilayah adminsitrasi.

“Repotnya adalah, ketika mereka membuka lahan, mereka menganggap lahan tersebut harus masuk dalam administrasi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik,” kata Hajan.

Sedangkan Penjabat Kepala Desa Matan Jaya, Raden Salimin mengutarakan bahwa di desanya banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, dan banyaknya perusahaan yang beroperasi.

“Persoalan batas ini diharapkan dapat selesai, apalagi banyak perusahaan yang beroperasi di di Desa Matan Jaya ini, kita takutkan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat,” jelas Raden.
 

Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved