Pemilik Tersus Beserta Perwakilan Buruh Minta Dispensasi Waktu Pembongkaran

Perwakilan pemilik kapal beserta perwakilan buruh dan beberapa LSM di Ketapang meminta dispensasi selama satu tahun terkait larangan operasional

Pemilik Tersus Beserta Perwakilan Buruh Minta Dispensasi Waktu Pembongkaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Plang tanda larangan menambat kapal di Tersus milik CV Juara Motor yang dipasang oleh Dishub Ketapang. 

Pemilik Tersus Beserta Perwakilan Buruh Minta Dispensasi Waktu Pembongkaran

KETAPANG - Perwakilan pemilik kapal beserta perwakilan buruh dan beberapa LSM di Ketapang meminta dispensasi selama satu tahun terkait larangan operasional Terminal Khusus (Tersus) milik CV JM yang berada di dekat Jembatan Pawan 2, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Jumat (09/08/2019).

Namun, permintaan tersebut ditolak pihak Satpol PP Ketapang. Satpol PP hanya memberi waktu selama 6 hari untuk para buruh menyelesaikan pembongkaran terhadap satu kapal dilokasi tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Ketapang, Muslimin melalui Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Ketapang, Pitriyadi mengaku kalau pihaknya ada didatangi perwakilan dari Kapal, beberapa agen, perwakilan buruh serta LSM yang hendak mengadvokasi aspirasi para buruh.

"Kemarin mereka ada datang meminta dispensasi operasi selama satu tahun, namun dengan tegas kami tolak permintaan tersebut," ungkapnya, Jum'at (09/08).

Baca: VIDEO: Sharing Season Kades Sendoyan, Dengan Peserta Seminar Cakades Milenial

Baca: Ai Xin Berbagi Kasih, Bantu Bayi Rafael Otaknya Didiagnosa Terserang Virus

Baca: VIDEO: Penyampaian Materi Oleh Dr Jamiat Akadol di Simposium Nasional Politeknik Negeri Sambas

Penolakan tersebut menurut Pitriyadi, karena Pemda sendiri melalui Bupati pada tahun 2014 telah mengeluarkan surat penolakan lantaran beberapa alasan seperti menganggu keamanan dan keselamatan perairan serta menganggu keamanan keberadaan jembatan pawan 2 yang berdekatan dengan lokasi Tersus.

Untuk itu, lantaran permintaan terkait dispensasi selama satu tahun ditolak, pihak perwakilan buruh dilokasi tersebut hanya meminta toleransi agar diberikan waktu untuk menyelesaikan aktivitas bongkar muat satu kapal yakni kapal KM Cahaya 18 yang mana upah bongkar muat sudah diambil separuh oleh para buruh.

"Perwakilan mengaku kalau ada 20-30 buruh yang sudah menerima uang muka untuk membongkar kapal, termasuk supir truk atau pickup yang bekerja disitu, mereka minta toleransi diberi waktu menyelesaikan bongkar muat satu kapal lagi," lanjutnya.

"Dengan pertimbangan kita beri toleransi hingga 3 hari pasca lebaran idul adha semua harus sudah selesai dan tidak ada lagi aktivitas. Nanti kita akan cek setelah batas waktu itu jika ada kita hentikan dan jika masih membangkang kita akan bongkar," tegasnya.

Pitriyadi menegaskan, pihaknya akan mengawasi lokasi tersebut untuk memastikan apakah ada aktivitas sesuai permintaan dari perwakilan buruh atau tidak, dan akan mengawasi hingga deadline waktu yang diberikan.

"Tadi pagi di cek aktivitas tidak ada lagi, kita lihat sampai deadline waktu ini, yang jelas tidak ada alasan kalau deadline yang diberikan telah lewat," tegasnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved