Citizen Reporter

Gubernur Kalbar Nilai PPID Jadi Ujung Tombak Implementasi UU KI

Pemerintah Provinsi Kalbar mempunyai Komitmen besar untuk mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Gubernur Kalbar Nilai PPID Jadi Ujung Tombak Implementasi UU KI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Foto bersama di agenda Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Kamis (08/08/2019) 

Gubernur Kalbar Nilai PPID Jadi Ujung Tombak Implementasi UU KI

Citizen Reporter
Rinto
Humas Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukan hanya menjamin hak akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi saja, tetapi juga menuntut pemerintah sebagai badan publik untuk lebih terbuka dan memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal.

"Undang-undang ini memberikan guidance bagi kita selaku badan publik untuk mengumumkan, dan menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan berkaitan dengan kepentingan masyarakat," kata Sutarmidji, Kamis (8/8) saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Kalbar di Hotel Kapuas Palace.

Selanjutnya salah satu karakteristlk kunci dari era industri 4.0 adalah kecepatan perubahan yang dialami oleh organisasi dan individu, karena inovasi teknologi yang muncul menemukan cara untuk mengembangkan, bertukar dan mendistribusikan nilai di seluruh masyarakat serta membantu mengatmi tantangan lokal, regional dan global.

"Saya harap, keterbukaan infomasi yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa dengan memanfaatkan teknologi infomasi dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan," harapnya.

Baca: Komisi Informasi RI Sosialisasikan Peraturan Terkait Standar Layanan Informasi Desa

Baca: Para Diplomat Kementerian Luar Negeri Dapat Pembekalan Ilmu dan Informasi

Pemerintah Provinsi Kalbar mempunyai Komitmen besar untuk mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan sebaik-baiknya.

"Kita sudah lakukan dengan membentuk PPID sebagai ujung tombak pengimplementasian UU KIP di Badan Publik sejak Tahun 2011.
Pelayanan informasi publik oleh PPID selalu kita tingkatkan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 sudah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," jelasnya.

Kemudian Pemprov Kalbar juga membentuk Komisi Informasi Provinsi yang periode pertama dikukuhkan pada tahun 2015, untuk periode kedua dikukuhkan pada bulan Januari 2019.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi diharapkan menjadi penggerak keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pemenuhan hak masyarakat atas infomasi publik.

Baca: Pemkot Pontianak Komitmen Bangun Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi

Baca: Begini Prosedur Pengajuan Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved