FLPM Audiensi ke Perusahaan di Desa Sungai Malaya, Sampaikan 5 Tuntutan

Ketua FLPM, Riandy Saldy menyampaikan, terkait polusi udara yang terjadi memang sudah cukup lama, dan sudah menjadi masalah tahunan.

FLPM Audiensi ke Perusahaan di Desa Sungai Malaya, Sampaikan 5 Tuntutan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Anggota FLPM yang mengadakan audiensi menuntut pembangunan jalan poros di Desa Sungai Malaya 

FLPM Audiensi ke Perusahaan di Desa Sungai Malaya, Sampaikan 5 Tuntutan

KUBU RAYA - Lembaga Forum Lintas Pemuda Malaya (FLPM) mengadakan audiensi bersama PT BPK di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Kamis (8/8/2019).

Dalam audiensi tersebut ada dua poin penting yang dibahas oleh FLPM.

Pertama FLPM menuntut pertanggungjawaban perusahaan terkait polusi udara akibat lalu lalang truk perusahaan yang sudah dianggap bencana tahunan di Desa Sungai Malaya tersebut.

Kedua FLPM juga menanyakan terkait transparansi dana CSR dan pengalokasian dana tersebut dari tahun 2016-2019.

Ketua FLPM, Riandy Saldy menyampaikan, terkait polusi udara yang terjadi memang sudah cukup lama, dan sudah menjadi masalah tahunan.

Baca: Warga Desa Sungai Enau Datangi PT BPK, Ajukan Sejumlah Tuntan Ini

Baca: Warga Klaim Tanah Seluas 70 Hektar di PT BPK

Sehingga pihaknya menuntut pembangunan jalan raya aspal agar tidak terjadi polusi udara, dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak PT BPK.

"Masalah pulosi yang terjadi disini bukan kali pertama, tapi sudah sejak tahun 1996 dan menjadi masalah tahunan, dan sebetulnya pada tahun 2015 sudah ada MoU antara perusahaan dengan masyarakat yang menghasilkan pembangunan jalan sepanjang 230 Meter X 5 Meter dengan anggaran dana CSR Rp 500 juta per tahun. Dan hari ini kami melakukan audiensi ke perusahaan untuk memperjelas MoU tersebut dan menekan pihak perusahaan untuk kembali membangun jalan poros tersebut untuk mengatasi polusi debu yang terjadi," ungkapnya.

Menyikapi hal itu Manager PT BPK, Abdullah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas gerakan Pemuda Sungai Malaya yang tergabung dalam Forum Lintas Pemuda Malaya (FLMP).

"Sebetulnya bagus sekali pemuda-pemuda desa melakukan silaturrahmi dengan melakukan audiensi dengan niat baik. Saya sangat mengapresiasi para pemuda dan akan segera saya sampaikan kepada pimpinan, apa yang mereka sampaikan terkait usulan pengatasan polusi dan membangun jalan poros utama perusahaan secara berkelanjutan," tukasnya.

Baca: PT BPK Sediakan 1.000 Paket Sembako Murah

Baca: Warga Sungai Ambawang Merasa Lahannya Seluas 93 Hektare Diserobot PT BPK

Berikut adalah permohonan audensi dari FLPM:

  1. Penanggulangan debu di Jalan Poros PT. BPK pada musim kemarau.
  2. Trransparansi penyaluran atau pelaksanaan program CSR pada PT BBK
  3. Penyusunan program CSR tahun 2020 dan tahun berikutnya.
  4. Membuat surat perjanjian kerjasama CSR
  5. Masalah status Jalan Poros PT.BPK Apakah berstatus Jalan milik PT BBK atau milik Pemda dan masalah kelanjutan pengaspalan Jalan Poros PT. BPK sampai ke pintu gerbang PT BPK untuk dilakukan pengaspalan secara terus-menerus setiap tahun sampai selesai atau secara bertahap 500 Meter pertahun.

Sedangkan jawaban dari pihak perusahaan PT BPK adalah sebagai berikut;

Baca: Selama Empat Hari, Ratusan Karyawan PT BPK Lakukan Aksi Demo

Baca: Demo PT BPK Dikawal Puluhan Polisi dan Satpol PP

  1. Mengenai masalah debu dilakukan penyiraman dengan menggunakan mesin air dan Tangki Sepanjang Jalan Poros PT. BPK
  2. Masalah CSR yang sudah berjalan selama ini masih dalam bentuk pembangunan fisik. Contoh berupa pembangunan jalan pencucian parit, pembuatan jembatan dan dana-dana yang diajukan melalui proposal 
  3. Untuk pemberian dana CSR tahun 2019 sebaiknya dilakukan FGD (Forum Grup Discussion) dengan desa untuk membahas program CSR yang menjadi prioritas di masing-masing desa. Seperti peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan program jangka panjang lainnya
  4. Untuk status Jalan Poros PT BPK dari jembatan Bentasan menuju Gerbang PT. BPK adalah milik PT. BPK dan tidak menutup kemungkinan akan dihibahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
  5. Mengenai permohonan pengaspalan Jalan Poros dari permintaan masyarakat sepanjang 500 meter setiap tahunnya, akan disampaikan ke pihak manajemen untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan terlebih dahulu,dan setelah itu, akan di sampaikan kembali kepada Forum Lintas Pemuda Malaya (FLPM) Desa Sungai Malaya, dalam pertemuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dengan batas waktu maksimal 1 minggu dari keluarnya surat ini.

Meski begitu Rizaldy mengatakan FLPM tetap akan melaksanakan aksi damai dan pemblokiran jalan jika pada waktu yang ditentukan, dari pihak PT BPK tidak bisa memberikan tanggapan.

" Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan maka Forum Lintas Pemuda Malaya (FLPM) akan melakukan aksi damai dan pemblokiran jalan," tegas Rialdy. (Marpina Sindika Wulandari) 

Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved