Komisi Informasi Ajak Kawal Penyerahan LHKPN Tiga Caleg Bengkayang

Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Kalbar, Rospita Vici Paulyn mengajak agar seluruh elemen dan masyarakat

Komisi Informasi Ajak Kawal Penyerahan LHKPN Tiga Caleg Bengkayang
TRIBUNPONTIANAK/ferryanto
Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan barat 

Komisi Informasi Ajak Kawal Penyerahan LHKPN Tiga Caleg Bengkayang

PONTIANAK - Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Kalbar, Rospita Vici Paulyn mengajak agar seluruh elemen dan masyarakat dapat mengawal penyerahan LHKPN tiga caleg ataupun anggota DPRD yang telah ditetapkan KPU Bengkayang.

Hal ini lantaran, lanjut Vici, mengantisipasi tiga wakil rakyat tersebut kemudian dapat dilantik tanpa penyerahan LHKPN.

Namun, ia pun memaklumi jika penyelenggara pemilu belum dapat membeberkan tiga nama caleg ataupun anggota DPRD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN karena belum menjabat.

"Persoalannya adalah yang punya kewajiban untuk menyerahkan LHKPN adalah pejabat publik, sementara ketika mereka belum dilantik, posisi mereka belum menjadi pejabat publik sehingga masyarakat pun tidak bisa memaksa untuk memaksa untuk mendapatkan tanda lapor LHKPN," katanya, Kamis (08/08/2019).

Baca: TRIBUBWIKI: Mengenal Atlet Voli Pasir Pontianak Neng Julia

Baca: Polres Sambas Gagalkan Pengiriman Telur Penyu Belasan Kardus

Baca: Lajito Sambut Baik Rencana Bupati Citra Ingin Bentuk PDAM

Maka dari itu, kata dia, tergantung kepada kebijakan peserta pemilu dalam hal ini partai masing-masing.

"Nanti setelah dilantik dan mereka masih belum menyerahkan LHKPN, maka sebagai pejabat publik barulah nama-nama mereka dapat diumumkan melalui media kepada masyarakat," tuturnya.

"Setelah dilantik, KPU wajib membuka informasi nama-nama tersebut karena yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik," timpa dia.

Lebih lanjut Vici menerangkan, jika perlu diawasinya apakah ketika dilantik tiga orang caleg atau anggota DPRD terpilih sudah menyerahkan LHKPN atau karena ada desakan untuk segera melantik.

"Ketika sudah ada rencana pelantikan, tentu masyarakat dan media harus aktif mengecek apakah mereka semua sudah benar-benar melaporkan LHKPN, kalau belum, artinya ada yang tidak benar," jelasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved