Dishub Ketapang Pasang Rambu Larangan Penambatan Kapal di Lokasi Tersus Milik CV JM

"Kalau masih melakukan aktivitas bukan tidak mungkin akan ditertibkan dan bisa dibawa ke ranah hukum sesuai ketentuan berlaku," jelasnya.

Dishub Ketapang Pasang Rambu Larangan Penambatan Kapal di Lokasi Tersus Milik CV JM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NUR IMAM SATRIA
Rambu larangan penambatan kapal yang dipasang oleh Dishub Ketapang di lokasi Tersus milik CV Juara Motor yang tidak memiliki izin. 

Dishub Ketapang Pasang Rambu Larangan Penambatan Kapal di Lokasi Tersus Milik CV JM

KETAPANG - Dinas Perhubungan (Dishub) bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ketapang memasang rambu larangan penambatan kapal dan aktivitas bongkar muat dilokasi Terminal Khusus (Tersus) Ilegal milik CV JM yang terletak di sekitar Jembatan Pawan 2, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Kamis (08/08/2019).

Penyegelan dilakukan lantaran Tersus tersebut tidak memiliki izin dan dilarang secara aturan melakukan aktivitas di tikungan aliran sungai dan sekitar Jembatan Pawan 2.

Kasi Keselamatan dan Pengawasan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dishub Ketapang, Burhanudin, SE mengaku kalau pemasangan rambu larangan penambatan kapal di sepanjang dermaga Tersus milik CV Juara Motor lantaran Tersus tersebut tidak memiliki izin.

"Pemasangan rambu ini selain melarang kapal bertambat juga dilarang adanya aktivitas bongkar muat di lokasi Tersus ini," tegasnya saat ditemui dilokasi Tersus, Kamis (08/08/2019)

Baca: Penerapan Aplikasi e-Budgeting di Ketapang Dinilai Belum Maksimal

Baca: Kapolres Singkawang Benarkan Pemulangan Warga Ketapang Diduga Korban TPPO dari Tiongkok

Ia melanjutkan, pelarangan penambatan kapal dan aktivitas di Tersus ini selain karena tidak memiliki izin atau Ilegal, keberadaan kapal-kapal bertambat dan aktivitas bongkar muat dapat berdampak negatif bagi ruang gerak lalu lintas perairan sekitar, karena lokasi berada tepat ditikungan sungai serta bersebalahan dengan Jembatan Pawan 2.

"Apa yang kita lakukan sudah sesuai aturan, apalagi sudah ada dua surat dari Pemda Ketapang yang intinya menyatakan tidak diperkenankan melakukan bongkar muat apalagi mendirikan Tersus dilokasi ini," terangnya.

Burhanudin melanjutkan, pasca pemasangan rambu larangan ini, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Satpol PP selaku penegak Perda untuk mengambil langkah-langkah kedepan jika memang pihak pemilik dermaga masih melanggar atau membangkang atas atauran yang ada.

Baca: Polres Singkawang Bantu Kepulangan Warga Ketapang dari Tiongkok, Diduga Korban TPPO

Baca: Pada Tahun 2019 Ini, PDAM Ketapang Akan Tambah 700 Sambungan Baru

"Kalau masih melakukan aktivitas bukan tidak mungkin akan ditertibkan dan bisa dibawa ke ranah hukum sesuai ketentuan berlaku," jelasnya.

Selain itu kata Burhanudin, kalau sebenarnya pemilik Tersus sudah mengetahui larangan pembuatan Tersus sejak tahun 2014 ketika Bupati saat ini menolak merekomendasikan pembuatan Tersus lantaran lokasi yang tidak diperbolehkan sesuai aturan.

Bahkan pemilik Tersus sudah pernah dipanggil dan mengikuti rapat dengan intansi terkait.

"Terakhir anak pemilik Tersus bersama pegawainya pernah datang berkoordinasi ke Dishub, saat itu mereka mengakui kalau Tersus mereka Ilegal dan menurut sang anak pihaknya sudah melarang aktivitas dilokasi tersebut, namun sang bapak bernama Ayong selaku pemilik Tersus masih ngotot terus beraktivitas," jelasnya. 

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved