Aswandi: Kurikulum 2013 masih Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaannya

Ya kalau mau dipaksakan di terapkan kan gak bisa juga. Kalau di sekolah itu belum ada jaringan internet

Aswandi: Kurikulum 2013 masih Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Proses belajar mengajar di SDN 10 Sungai Ambawang 

Aswandi: Kurikulum 2013 masih Menjadi Problematika Dalam Pelaksanaannya

PONTIANAK- Masih banyaknya kendala dalam penerapan Kurikulum 2013 baik di kota maupun daerah harusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

Begitulah yang disampaikan oleh Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat Dr. Aswandi saat di temui di kantornya, Rabu (7/8/2019).

Pengamat pendidikan tersebut menilai peraturan Permendikbud nomor 160 tahun 2014 pasal 4 yang berisi "Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020", kurang tepat.

Kurangnya media elektronik seperti komputer, jaringan internet, dan belum adanya pengaliran listrik di beberapa daerah menjadi penyebab terkendalanya penerapan Kurikulum 2013.

Baca: Kabut Asap Pekat di Pontianak, Sekolah Dilurkan atau Tidak, Ini Komentar Pengamat Pendidikan Untan

Baca: MK Menangkan Gugatan Gerindra Kalbar untuk Hendri Makaluasc

"Ya kalau mau dipaksakan di terapkan kan gak bisa juga. Kalau di sekolah itu belum ada jaringan internet, gimana guru-gurunya mau menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Untuk penilaian saja kan pakai leptop juga, kalau di sekolah itu tenaga pengajar nya belum menguasai komputer mau gimana," ujarnya.

Menurut Aswandi, penerapan Kurikulum Tahun 2013 tidak dapat dipaksakan sepenuhnya di semua sekolah. Penerapan tersebut harus di sesuaikan dengan kemampuan sekolah dan dari daerah itu sendiri.

"Jadi sesuaikan kemampuan sekolah saja, kalaupun sudah tidak bisa menggunakan kurikulum KTSP ya terapkan Kurikulum Tahun 2013 semampu sekolahnya saja. Karena mau dipaksakan bagaimana pun jika kondisi tidak memungkinkan tidak akan bisa terlaksana," ujar nya.

Hal ini juga perlu perhatian khusus dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, agar penerapan K-13 dapat menyeluruh ke daerah-daerah. Tidak hanya di wilayah perkotaan. (Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved