Pemprov Kalbar AkanTerapkan Manajemen Aset Berbasis Nilai Tambah

"Nanti, mobil dinas tidak akan ada lagi sehingga berkurang penumpukan pekerjaan dan penyusutan. Ini kan lebih efisien," jelasnya.

Pemprov Kalbar AkanTerapkan Manajemen Aset Berbasis Nilai Tambah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Gubernur Kalbar, Sutarmidji 

Pemprov Kalbar AkanTerapkan Manajemen Aset Berbasis Nilai Tambah

Citizen Reporter
Rinto
Humas Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar berencana menerapkan manajemen aset yang berbasis nilai tambah.

"Pemprov Kalbar akan menerapkan manajemen aset berbasis nilai tambah," kata H Sutarmidji, Kamis (1/8) saat membuka Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se Provinsi Kalbar di Grand Mahkota Hotel.

Kemudian, mantan Wali Kota Pontianak mencontohkan, dalam perjalanannya kendaraan tidak usah banyak dan dan akan menambahkan biaya transport untuk para OPD yang berhak atas mobil dinas.

"Nanti, mobil dinas tidak akan ada lagi sehingga berkurang penumpukan pekerjaan dan penyusutan. Ini kan lebih efisien," jelasnya.

Baca: Pemprov Kalbar Gelar Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah

Baca: Rakor PPID Utama Pemprov Kalbar, KI Kalbar Sinergikan Monev Badan Publik

Begitu juga dengan rumah dinas, boleh digunakan tapi harus bayar uang sewa dan tidak ada biaya pemeliharaan dan operasional rumah dinas.

"Kecuali Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Kalbar saja, yang lain tidak boleh,"ingatnya.

Dikatakannya, ada hal-hal yang harus dilakukan efisensi dalam penanganan dan pencatatan aset. Dengan sistem akrual akan lebih repot, karena penyusutan, kemudian penambahan nilai dan itu harus dikerjakan.

"Orang-orang dibagian aset dan pencatatan barang akan makin repot," ujarnya.

Baca: Pemprov Kalbar Apresiasi Tour Of Merdeka

Baca: Ini Dampak Keterlambatan Penyampaian KUA PPAS Pemprov Kalbar Menurut Pengamat

Kemudian aset-aset di daerah strategis sesuai kajiannya tidak akan digunakan dalam jangka waktu panjang dan lebih bagus jadikan atau diberikan hak pengelolaan lahan dan diatas lahan itu di berikan Hak Guna Bangunan untuk 30 Tahun, dan harus membayar antara 60-70 tahun dan 70 persen dari nilai pasar.

"Kalau perlu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga," pesannya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syafarudin mengatakan memang dalam pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, karena di beberapa daerah yang memang kaitannya dengan aset-aset pemerintah daerah itu masih ada yang temuannya kelemahan.

"Dalam penegelolaan aset-aset di daerah banyak menjadi temuan BPK RI. Kami mendorong Pemerintah daerah untuk menata asetnya. Tidak tertib kelola menjadikan Pemerintah daerah sulit mendapat opini WTP dari BPK RI," ingat Syafarudin.

Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved