Citizen Reporter

LBH Pontianak Tanggapi Kasus Meninggalnya Anak Difabel di PLAT Pontianak

PLAT harus bertanggung jawab penuh atas meninggalnya anak tersebut karena lalainya pengawasan dan gagalnya pembinaan," ujarnya

LBH Pontianak Tanggapi Kasus Meninggalnya Anak Difabel di PLAT Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
LBH Pontianak Tanggapi Kasus Meninggalnya Anak Difabel di PLAT Pontianak 

LBH Pontianak Tanggapi Kasus Meninggalnya Anak Difabel di PLAT Pontianak

Citizen Reporter
Irmayanti
Kepala Divisi Perempuan dan Anak LBH Pontianak

PONTIANAK - Tahun 2019 menjadi tahun yang mencekam bagi pertumbuhan kembang anak dikalimantan barat khususnya kota pontianak, bagaimana tidak? Ditahun ini telah terjadi penganiyaan yang sempat menjadi atensi publik dan menjadi isu nasional yang pertama adalah kasus audrey yang dianiaya oleh temannya sendiri.

Dan yang sekarang adalah kasus yang menimpa RAM (17) seorang anak difabel yang dianiaya hingga meninggal ditempat Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) oleh Rid (16) dan Wir (16) penghuni Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT ) sendiri.

Suparman SH.,MH Pengacara Publik LBH Pontianak menilai sungguh hal ini tidak mungkin Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) yang diharapkan dapat mencetak anak yang humanis dan religius dapat bermetamorfosis menjadi seorang anak yang seakan-akan berutalis dan kriminalis, mengapa dan ada apa dengan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT), Bukankah anak yang mempunyai kebutuhan khusus harus ditempatkan diruang yang inklusif.

Baca: Penghuni PLAT Pontianak Meninggal Akibat Perkelahian, LKKNU Dorong Audit Sosial

Baca: Adiknya Jadi Korban Penganiayaan di PLAT Pontianak, Sang Kakak: Tega Sekali

"Apapun alasannya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak yang konsen pada isu penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia menilai bahwa Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) harus bertanggung jawab penuh atas meninggalnya anak tersebut karena lalainya pengawasan dan gagalnya pembinaan hingga seorang anak difabel harus meninggal," ujarnya, Senin (1/8).

Ia juga menilai bahwa Insiden tersebut merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasia Manusia (HAM) terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Yakni, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua keluarga masyarakat dan negara dan setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan pendidikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara menjamin kehidupannya sesuai martabat kemanusiaan meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan pasal 54 UU No. 39 th 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Baca: Fakta Penyebab Anak Disabilitas Penghuni PLAT Pontianak Tewas Dianiaya

Baca: PLAT Pontianak Tampung 15 Anak Bermasalah dengan Hukum dan Anak Punk

Kemudian negara juga harus hadir dan menjamin hak atas anak yg sebagaimana diatur dalam pasal 37 konvensi internasional hak anak tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran menganiayaan, atau perlakuan kejam yg lain, tidak manusiawi, atau hukuman yang menghinakan.

Oleh karena itu, LBH Pontianak mendesak kepada Komnas HAM dan komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Perwakilan Prov Kalbar untuk segera melakukan investigasi kejadian tersebut.

Kemudian, aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pusat Layanan Anak terpadu (PLAT) dan semua pihak yang terkait karena dianggap lalai dan gagal dalam melakukan pengawasan atas kejadian tersebut.

Baca: Plat Pontianak Apa Bisa Ganti STNK di Singkawang

Baca: Anak Punk yang Terjaring Razia Akan Dibina di PLAT Pontianak

Pemerintah daerah untuk segera melakukan audit sosial atas keberadaan Pusat Layanan Anak terpadu (PLAT) terkait kejadian tersebut guna mengantisipasi kejadian terulang kembali.

Meminta Walikota untuk melakukan evaluasi dan mengkaji kembali keberadaan Lembaga tersebut.

Meminta kepada walikota untuk memberhentikan kepala Dinas Sosial (DINSOS) kota Pontianak terkait atas pernyataannya di media online yang inti pernyataannya, walaupun tak punya laporan kepolisian namun dengan fenomena ramadhan yang kerap ketangkap Satpol PP sudah bisa jadi dasar ramadhan bisa dimasukkan ke Pusat Layanan Anak terpadu (PLAT) sebagai anak berhadapan hukum (ABH).

Dan meminta kepada Kepala Dinas Sosial (DINSOS) Kota Pontianak untuk segera meminta maaf kepada public khususnya terhadap keluarga korban atas pernyataannya di media online

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved