Dinilai Lalai, Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalbar Dorong Kadis Diperiksa dan Dipidana

Kepala dinas tidak hanya harus bertanggung jawab secara moril, dia juga harus bertanggung jawab secara pidana,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Direktur Yayasan Nandiya Nusantara Kalbar, Devi Tiomana 

Dinilai Lalai, Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalbar Dorong Kadis Diperiksa dan Dipidana

PONTIANAK - Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalbar, Devi Tiomana siap melakukan pendampingan pihak keluarga korban untuk melaporkan kepala Dinas Sosial Kota Pontianak kepihak kepolisian terkait meninggalnya VMR (17) warga kecamatan Pontianak Timur yang di aniaya penghuni PLAT Pontianak lainnya.

Menurutnya, kematian VMR juga merupakan tanggung jawab kepala Dinas Sosial, karena ia menilai kepala Dinas Sosial telah lalai dalam menjalanlan tugasnya sehingga mengakibatkan satu nyawa anak melayang.

"Kepala dinas tidak hanya harus bertanggung jawab secara moril, dia juga harus bertanggung jawab secara pidana, secara hukum harus bertanggung jawab, karena hilangnya nyawa seseorang. karena kewenangannya, pengawasannya, perlindungannya ada pada dia (kadis sosial) itu anak, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain itu pidana, dan menempatkan Seorang anak dalam situasi darurat itu juga merupakan tindak pidana, baca saja UU perlindungan anak,"paparnya, Sabtu (27/7/2019).

"Jadi polisi harus melakukan penyelidikan, dasarnya apa dia (VMR) masuk kesitu, Itu harus didalami polisi,"jelas Devi Tiomana.

Iapun menilai banyak kejanggalan dalam hal ini, dan bila Walikota hanya mencopot pejabat yang berwenang, menurutnya itu masih belum memberikan keadilan kepada pihak korban.

Beberapa waktu lalu, Devi mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan VMR di PLAT, dan kemudian ia menegur pihak PLAT serta mempertanyakan mengapa anak disabilitas di gabungkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kala itu iapun telah meminta kepihak pengurus untuk mengembalikan VMR kepihak Keluarga, serta mewanti - wanti bahwa bila anak Disabilitas digabungkan dengan ABH maka akan ada hal buruk yang terjadi bagi si anak Disabilitas, dan iapun mengaku terkejut bahwa mendengar VMR meninggal dunia akibat di aniaya penghuni PLAT.

"Disabilitas adalah penyandang masalah yang harus di entaskan oleh Dinas sosial, dia butuh perlindungan khusus, kenapa malah ini menjadi mati, saya sudah mengingatkan, bahwa bulan lalu saya bertemu si korban, si Korban jangan disitu, ini malah balik lagi, apa yang saya takutkan terjadi, dan sekarang terjadi kan mati," tambah Devi Tiomana.

Baca: Selain Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ini Program Prioritas PKK Pontianak

Baca: Jumadi: Yang Sudah Menjadi Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan harus Didukung

Selanjutnya, iapun mempertanyakan konsep dari PLAT tersebut. "PLAT ini seperti apa fungsinya,, Kalau dia dibawah Dinas sosial, harus fungsi rehabilitasi, buakn fungsi alternatif penahanan selain rutan, tahanan polisi, karena itu kewenangan KUMHAM, itu dinas sosial sudah mengambil kewenangan KUMHAM sebabnya, dan saya pernah beberapa kali mengingatkan pada rapat di BAPEDDA bahwa kalau kewenangan KUMHAM yang dipakai, maka akan timbul masalah dan inilah masalah yang terjadi,"katanya.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada sejarah di Indonesia seroang anak meninggal dunia saat di titipkan di LPKS (lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial) sesuai UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak LPKS berfungsi untuk merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

"Kewenangan Dinas Sosial berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa salah satu fungsinya adalah melakukan rehabilitasi Terhadap penyandang Maslaah kesejahteraan sosial, Dan harusnya PLAT ini fungsinya rehabilitasi bukan penahanan, tetapi tidak ada upaya rehabilitasi di dalamnya itu, apa yang ada, cuman di kasi makan, cuman diam disitu, apa bedanya dengan tahanan rumah, dan tahanan rumah itu kewenangannya KUMHAM,"imbuhnya.

Baca: VIDEO: Peserta Tour Of Merdeka 2019 Singgah di Pit Stop Kantor Bupati Mempawah

Oleh sebab itu dirinya mendorong agar PLAT Pontianak dapat di revisi.

"Plat ini harus di revisi, fungsi layanan, sistem layanan, SDM nya, SDM nya harus yang punya kompetensi yang mampu tugas - tugas bersama anak dan harus mengerti persoalan anak dan berspektif anak, serta saya juga selalu mendorong dan berkoar tentang rumah aman, Prinsip rumah aman bagi seorang anak itu harus aman secara fisik, aman secara psikis, aman secara sosial, namun yang terjadi di PLAT adalah sebaliknya, fisik nya memang aman, namun psikisnya tidak, karena disitu bergabung semua persoalan,"jelasnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved