Saran Pengamat Politik Bagi Ketua DPD PDI Perjuangan Periode 2019-2024

Kemudian untuk meminimalisir terjadi perbedaan faksi yang tajam, tentu mengakomodir menjadi strategi.

Saran Pengamat Politik Bagi Ketua DPD PDI Perjuangan Periode 2019-2024
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Dr. Jumadi 

Saran Pengamat Politik Bagi Ketua DPD PDI Perjuangan Periode 2019-2024

PONTIANAK – PDI Perjuangan Kalbar akan menggelar konferda, Sabtu (27/7/2019).

Konferda sebelumnya ditunda karena satu diantara penyebabnya deadlock saat konfercab DPC Landak.

Berikut saran pengamat politik Untan, Jumadi, Ph.D bagi calon Ketua DPD PDI Perjunyan Kalbar terpilih nantinya periode 2019-2024 :

Tentu penundaan konferda atas pertimbangan-pertimbangan, tapi tentu saya pikir semua orang bisa mengetahui, ada sesuatu yang mengganjal dari proses pengambilan keputusan yang diambil oleh pusat ada yang tidak bisa menerima hasilnya. Sehingga itulah yang membuat konferda kemarin ditunda. 

Baca: Buka Seminar, Bupati Jarot Targetkan Sintang Layak Anak Tahun 2020

Baca: VIDEO: Lari Saat Hendak Ditangkap, Polisi Tembak Pelaku Pencurian

Mekanisme tetap harus diambil, karena merupakan keputusan DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, saya pikir kita tentu berharap konferda besok berjalan dengan lancar dan apapun keputusan DPP bisa diterima.

Karena  itu adalah mekanisme yang disepakati diunsur pimpinan walaupun sejak awal saya mengatakan mekanisme ini sangat tidak baik untuk demokratisasi di internal partai.

Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan di DPP dan DPD tentang mekanisme pengambilan keputusan penunjukan ketua, sekretaris dan bendahara dari DPC ke DPD adalah kewenangan DPP maka tentu semua harus bisa menerima.

Dalam organisasi ada dinamika, hal yang wajar, faksi-faksi itu ada, yang terpenting adalah mengelola perbedaan itu.

Kemudian untuk meminimalisir terjadi perbedaan faksi yang tajam, tentu mengakomodir menjadi strategi.

Jika perbedaan-perbedaan suatu hal yang sah menurut saya, selama tidak merusak soliditas organisasi. Tentu semua pihak harus diakomodir.

Jika ada kader yang menjadi pengurus DPP paling tidak bisa memerjuangkan kepentingan. 

Duduk dipartai bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, paling tidak menyampaikan, parpol adalah saluran politik, bisa menyalurkan kepentingan masyarakat di daerah lewat jalur parpol, tentu keberadaan misalnya orang Kalbar jadi unsur pimpinan partai ditingkat DPP kita berharap tidak hanya mewakili kepentingan individu, paling tidak untuk kepentingan konstituennya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved