Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu Belum Capai 100 Persen

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi dan dihadiri Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, anggota DPRD Sanggau,

Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu Belum Capai 100 Persen
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HENDRI CHORNELIUS
Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka saat menyampaikan sambutanya dalam rapat paripurna di di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kamis (25/7/2019). 

Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu Belum Capai 100 Persen

SANGGAU -DPRD Kabupaten Sangau menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan Raperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kamis (25/7/2019).

Rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Sanggau terhadap Raperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi dan dihadiri Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, anggota DPRD Sanggau, Sekwan DPRD Sanggau, H Burhanuddin, OPD Sanggau dan undangan lainya.

Baca: VIDEO: Dalam Rangka HAN, Citimall Ketapang Gelar Kegiatan Pembagian Donasi

Dalam sambutan Bupati Sanggau yang dibacakan Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan, mengenai pengelolaan keuangan asli daerah, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi positif dari beberapa fraksi, atas keberhasilan Pemda dalam pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 mampu melampui target yang telah ditetapkan.

"Dan disebabkan beberapa faktor, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibanya untuk melaporkan dan membayar pajak, penyesuaian tarif ketetapan pajak dan tergalinya potensi pajak yang baru, "katanya.

Namun dari beberapa sumber penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi daerah belum mencapai 100 persen. Yaitu retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu.

Hambatan-hambatanya adalah retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu mengalami hambatan pada ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

Baca: Siaga Karhutla, Singkawang Siapkan Personel

"Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemberlakuan sanksi pada wajib retribusi daerah, adanya perubahan regulasi terkait peraturan retribusi daerah setelah target pendapatan ditetapkan. Dan belum maksimalnya sistem pengelolaan retribusi secara terpadu, "tegasnya.

Upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD khususnya retribusi daerah adalah melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan variatif dalam meningkatkan penerimaan retribusi.

Halaman
12
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved