Iswandi: Pengantin Pesanan Kejahatan Terstruktur dan Sistematis

Iswandi menilai bahwa kejahatan TPPO atau Pengantin Pesanan ini merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

Iswandi: Pengantin Pesanan Kejahatan Terstruktur dan Sistematis
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua DPW SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Kalbar Iswandi (berkopiah) saat bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi di Mapolda Kalbar, Kamis (25/7/2019) 

Iswandi: Pengantin Pesanan Kejahatan Terstruktur dan Sistematis

PONTIANAK- DPW Serikat Buruh Migran Indonesia, Iswandi menilai proses pemulangan para korban TPPO korban pengantin pesanan terbilang masih jauh dari luar ekspektasi.

Iswandi berujar bahwa ini merupakan kasus lama, dan saat ini telah terjadi perubahan metode pencarian para wanita yang akan di jadikan pengantin.

"Proses legislasi yang dilakukan pemerintah selama ini kita anggap sangat - sangat jauh dari harapan kita, artinya teriakan - teriakan kawan - kawan, baru akhir - akhir ini didengarkan, sebenarnya ini kasus lama, cuman modelnya dan metodenya saja yang berubah, kalau dulu Ini calon pengentin menemui langsung ke rumah korbannya, kalau sekarang ini berubah menggunakan Mak comblang, menggunakan agen, mereka sekarang ini tidak pergi kedaerah - daerah, mereka sekarang dibawa kejakarta kalau cocok ok, kalau tidak dipulangkan lagi, seperti barang bekas itu, Ini yang harus kita pangkas," paparnya saat ditemui di Mapolda Kalbar, (25/7/2019).

Baca: VIDEO: Solar Tumpah di Tikungan Jalan Tanjung Hulu

Baca: Yusniardi Ingin Ubah Stigma Masyarakat dengan Kelor Sumber Manfaat

Iswandi mengungkapkan bahwa pihaknya dari SBMI telah mendapatkan bukti secara jelas dan nyata adanya permainan dari oknum oknum yang tak bertanggung jawab terkait pemalsuan dokumen para pengantin pesanan.

"Terkait pemalsuan dokumen ini, SBMI menegaskan, bahwa ini benar - benar terjadi di Kota Pontianak, Akta, KK, kartu keluarga yang didalamnya terdapat NIK, itu ternyata nik nya sama tapi ternyata tapi nama orangnya berbeda. Umurnya juga dibedakan, ini anak dibawah umur yang di paksakan menjadi tua, anak JT di ubah jadi DW, itu didalam KK sendiri, yang artinya secara online KK ini sudah ada nomor induk kewarganegaraan kita, artinya kan sudah bisa di Proses, tetapi kenapa ini bisa terjadi, 

Iswandi menilai bahwa kejahatan TPPO atau Pengantin Pesanan ini merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

"Artinya bahwa kejahatan ini sudah terstruktur dan sistematis sekali, dan kami dari SBMI mengatakan bahwa TPPO ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, hampir menyamai tindak pidana korupsi, jadi harapan kita, kita minta pemerintah segera bertindak dan turun untuk mengentaskan permasalahan ini,"tegasnya.

Terkait para korban yang saat ini telah dipulangkan, ia pun menilai bahwa negara masih belum hadir sepenuhnya untuk para korban.

Para korban yang notabene berasal dari kalangan ekonomi dan pendidikan yang rendah masih belum mendapatkan pendampingan yang semestinya.

"Saya nyatakan ini negara belum hadir sepenuhnya, karena apa dari beberapa orang yang kita kembalikan, itu prosesnya semacam semacam proses pemulangan kriminal, dia harus kita kaburkan, keluarkan, kita sembunyiin, kita selamatkan mereka, jadi saat itu negara tidak bisa hadir, KBRI yang menjadi harapan fokus kita, mestinya Bisa membantu, nyatanya tidak mampu, karena regulasi itu, maka itu saya bilang ini harus segera diselesaikan, perlindungan warga negara kita disana tidak ada,"paparnya.

"Mereka ini setelah mereka pulang harus didampingi lagi, tapi sejauh ini, pendampingan hanya sebatas untuk melapor, kepada penegak hukum untuk menindak lanjuti, tapi terkait bagaimana ekonomi mereka, bagaimana kondisi fisik dan psikologis mereka, itu belum tampak, jadi saya nyatakan negara belum sepenuhnya hadir untuk kasus human human trafficking,"jelas Iswandi

Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved