Wakil Ketua DPRD Pontianak Nilai Pemkot Perlu Perbanyak Fasilitas Publik Untuk Anak

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Heri Mustamin meminta Pemerintah Kota Pontianak

Wakil Ketua DPRD Pontianak Nilai Pemkot Perlu Perbanyak Fasilitas Publik Untuk Anak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin diwawancara awak media usai rapat paripurna ke-4 masa persidangan III tahun 2018-2019 DPRD Kota Pontianak di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (12/6/2019). Rapat ini beragendakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak Terhadap Raperda Kota Pontianak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Pontianak tahun 2020-2024. 

Wakil Ketua DPRD Pontianak Nilai Pemkot Perlu Perbanyak Fasilitas Publik Untuk Anak

PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Heri Mustamin meminta Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan dan memperbanyak fasilitas publik untuk anak. Penyiapan fasilitas itu guna mendukung Pontianak yang saat ini mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak.

Secara spesifik Heri menyebutkan fasilitas itu adalah tempat bermain untuk anak.

Menurutnya saat ini fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung Kota Layak Anak itu belum tersedia di Kota Pontianak.

Jika pun ada, maka sifatnya komersil sehingga tidak semua anak bisa menikmatinya, sehingga penyediaan fasilitas publik itu sebagai catatan penting bagi Pemerintah Kota Pontianak.

“Kalau sudah ada kemauan, selanjutnya sarana dan prasarana harus dimunculkan yang menunjang sebagai kota layak anak,” ujarnya.

Dirinya menyinggung perangkat lain yang penting untuk anak. Menurutnya pada era kemajuan teknologi saat ini perlu diciptakan aplikasi yang ramah anak. Pembuatan aplikasi ini sejalan dengan jargon dari Kota Pontianak sebagai Smart City.

“Sebagai smart city, maka harus disiapkan. Jalin kerjasama untuk membuat aplikasi itu tentu harus ramah
dan mengedukasi anak-anak. Selain bermain game dan bermuatan positif mendidik anak,” ujarnya

Ia juga menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Pontianak dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak.

“Saya setuju apa disampaikan Wali Kota Pontianak, jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah, sebagaimana wajib belajar sembilan tahun. Ini harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Heri.

Pemerintah Kota Pontianak perlu memiliki data tentang anak di Pontianak. Data itu seperti jumlah anak di panti asuhan, kemudian berapa anak yang terjerat kemiskinan dan pengangguran orangtuanya hingga anak yang berhadapan dengan hukum.

Termasuk data anak yang menerima beasiswa pendidikan. Beasiswa itu juga diharapkan tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu.

"Pemerintah juga harus memberikan beasiswa kepada anak-anak sudah menorehkan prestasi. Ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved