Petitum Jadi Alasan Ditolaknya Gugatan Demokrat Kalbar di MK, Berikut Penilaian JaDI Kalbar

Petitum, lanjutnya, ialah bagian yang sangat penting karena merupakan hal apa yang dimintakan oleh Pemohon untuk dikabulkan oleh MK

Petitum Jadi Alasan Ditolaknya Gugatan Demokrat Kalbar di MK, Berikut Penilaian JaDI Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Umi Rifdiawaty 

Petitum Jadi Alsan Ditolaknya Gugatan PHPU Pileg Demokrat Kalbar di MK, JaDI Kalbar Nilai Seharusnya Lebih Cermat

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai mestinya dalam pengajuan sengketa atau perkara ke MK lebih cermat terutama terkait petitum.

Termasuk juga untuk PHPU Pileg. 

Sebelumnya, diungkapkan dia, jika putusan MK bersifat final dan mengikat, jadi sudah tidak ada upaya hukum.

"Seharusnya Permohonan sengketa dilakukan secara cermat dan MK sebenarnya sudah menyediakan templet permohonan untuk diikuti oleh Pemohon, termasuk pada bagian Petitum sudah ada templet yang disiapkan oleh MK," katanya, Selasa (23/07/2019)

Petitum, lanjutnya, ialah bagian yang sangat penting karena merupakan hal apa yang dimintakan oleh Pemohon untuk dikabulkan oleh MK setelah Pemohon menjelaskan kronologis dan dasar pengajuan perkara ataupun permohonan.

Baca: Perkara untuk Pileg DPRD Provinsi Ditolak MK Karena Petitum, Ini Sikap Demokrat Kalbar

Baca: Demokrat Kalbar Segera Buka Penjaringan Untuk Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Dan poin penting dalam Petitum, lanjutnya, terkait sengketa hasil Pemilu adalah permintaan Pemohon agar MK membatalkan SK KPU dan dinyatakan tidak berlaku.

"Sehingga jika permintaan ini tidak dimintakan dalam Permohonan maka Permohonan yang diajukan Pemohon menjadi kehilangan makna dan ruh dari proses sengketa tersebut, dan tentu MK tidak bisa memutuskan hal yang sama sekali tidak dimintakan oleh Pemohon," kata Mantan Ketua KPU Kalbar ini.

Meski sebenarnya banyak perkara yang diputus oleh MK bersifat ultra petita atau melebihi dari petitum, lanjut Umi, tapi kalau dalam petitum pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal prinsip dari proses persidangan sengketa pemilu maka tentu menjadi sesuatu yang sia-sia.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved