105 SMP Negeri dan 32 SMP Swasta di Ketapang Terima Dana BOS, Rencana Kerja 2019 Kini Online

"Jadi tidak ada lagi sekolahan itu main-main dengan rencana kerja. Pekerjan harus sesuai realisasi dengan anggaran Bos yang digunakan," tegasnya.

105 SMP Negeri dan 32 SMP Swasta di Ketapang Terima Dana BOS, Rencana Kerja 2019 Kini Online
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NUR IMAM SATRIA
Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Dinas Pendidikan Ketapang, Robertus ?Gunawan saat diwawancarai awak media. 

105 SMP Negeri dan 32 SMP Swasta di Ketapang Terima Dana BOS, Rencana Kerja 2019 Kini Online

KETAPANG - Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Dinas Pendidikan Ketapang, Robertus ‎Gunawan menyebutkan untuk di tahun 2019 ini ada sekitar 105 SMP Negeri dan 32 SMP Swasta yang menerima dana Operasional Sekolah (BOS).

"Dengan total penerimaan Bos tadi pertahunnya, untuk sekolahan negerinya Rp 18 miliar lebih dan swastanya Rp 4 miliar lebih," kata Robertus, Selasa (23/07/2019).

Robertus menerangkan terhadap bantuan BOS yang didapat sekolah-sekolah tadi, jika dikalkulasikan untuk biaya bantuan pendidikan persiswa hanya mendapat Rp 1 juta dalam kurun waktu setahun.‎

"Perhitungan terhadap sekolah yang mendapatkan Bos ‎sesuai dengan jumlah siswa di sekolahan tersebut atau dari data dapodik yang telah valid," ujarnya.

Baca: Disdik Ketapang Jelaskan Aturan Penggunaan Dana BOS untuk SMP Negeri

Baca: Purwanto: Data Batas Daerah Kayong Utara-Ketapang Belum Selesai

Ia pun mengungkapkan, terkait nilai jumlah bantuan BOS yang rata-rata di dapat siswa hanya sebesar Rp 1 juta, menurutnya tentu tidaklah mencukupi.

"Kalau bicara cukup tentunya biaya sebesar itu tidaklah cukup, biaya pendidikan sekarang inikan mahal. Tapi karena ini bentuknya bantuan dengan angka Rp 1 juta itu pun sudah sangat membantu penyelenggaraan pendidikan," ‎katanya.

Baca: Kajari Ketapang Sampaikan Amanat Jaksa Agung di Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 59

Robertus menambahkan, terhadap bentuk pengelolaan keuangan BOS, pihaknya di tahun 2019 ini akan memperbaikinya dengan cara menyusun rencana kerja sekolahan itu secara online.

"Jadi tidak ada lagi sekolahan itu main-main dengan rencana kerja. Pekerjan harus sesuai realisasi dengan anggaran Bos yang digunakan," tegasnya. 

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved