Pengamat: Sertifikasi Kompetensi Camat Merupakan Langkah Maju Sutarmidji

Oleh karena itu, ketika ada wacana untuk mensertifikasi camat, saya rasa itu langkah maju dan perlu diapresiasi

Pengamat: Sertifikasi Kompetensi Camat Merupakan Langkah Maju Sutarmidji
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak Dr Erdi Abidin M Si 

Pengamat: Sertifikasi Kompetensi Camat Merupakan Langkah Maju Sutarmidji

PONTIANAK - "Satu di antara tanda profesionalisme itu diantaranya adalah sertifikasi petugas. Memang sampai hari ini, saya belum pernah mendengar camat perlu disertifikasi karena jabatan camat tidak dipilih, melainkan diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda (Pasal 24, PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan)" terang Pengamat Kebijakan Pemerintah, Untan, Erdi Abidin, Senin (22/7/2019). 

Pasal 26 ayat (1) dari PP No. 19 tahun 2008 itu juga hanya mengatur camat untuk wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat. 

Pasal sebelumnya, yakni pasal 25 menyebutkan camat perlu menguasai teknis pemerintahan untuk menguasai bidang ilmu pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana dan pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun. 

"Oleh karena itu, ketika ada wacana untuk mensertifikasi camat, saya rasa itu langkah maju dan perlu diapresiasi," tambah Erdi Abidin lagi.

Mengingat ini adalah kebijakan baru, maka Gubernur harus mensupport tidak saja secara moral, tetapi juga secara moril. Mengenai institusi yang berhak untuk mensertifikasi mesti ditentukan juga. 

Baca: VIDEO: Live Liga 2 PSPS Riau Vs Sriwijaya FC, Laga Berat Tuan Rumah, Cek Hasil Via Live Score

Kebijakan ini sebenarnya sudah lama, yakni sejak tahun 2013. Menpan RB saat itu, Asman Abnur mengatakan bahwa ASN yang akan ditempatkan untuk mengisi jabatan struktural terutama dalam level jabatan pimpinan tinggi (JPT) harus bergerak menjadi motor agen perubahan (agent of change) baik untuk para staf maupun instansi yang dipimpinnya. 

Selain mampu memotivasi para staf, itu ia juga harus mampu menunjukkan diri sebagai SDM yang smart (pintar). Namun, ketentuan detil terkait hal ini masih belum keluar sehingga pelatihan yang dimaksud masih menginduk ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). 

Ketika Gubernur berencana untuk mensertifikasi camat, maka mesti dibuat kurikulum pelatihan sebagaimana diatur dalam PP No. 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Dan, saya rasa, tidak hanya camat yang disertifikasi,  tetapi juga lurah dan sekda sebagaimana PP tersebut.

Baca: Ahyadi: Penyiaran Harus Miliki Keseimbangan Orientasi Sosial dan Profit

"Sebagai pengamat, saya mendukung wacana gubernur untuk mensertifikasi camat dan kebijakan ini tidak boleh berhenti sampai di wacana," tambah Erdi Abidin.

Mesti ada kebijakan pelaksanaan dan kebijakan pembiayaan sehingga tidak hanya sekedar berwacana. Sesungguhnya, aturan yang memaksa ASN untuk professional sudah cukup banyak.  

Selain aturan-aturan di atas, juga ada Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS. Tuntutan kompetensi kepada ASN JPT terlalu banyak sehingga justru membuat ASN JPT lebih banyak mengikuti pelatihan dibanding kerja dan melayani rakyat. Jangan sampai itu yang terjadi.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved