Kejati Kalbar Terima SPDP Kasus Tipikor Bengkayang Melawi dari Polda Kalbar

Termasuk kerugian negara belum di ketahui, karena ini di tangani Penyidik Polda Kalbar, silakan berkoordinasi dengan mereka,

Kejati Kalbar Terima SPDP Kasus Tipikor Bengkayang Melawi dari Polda Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HADI SUDIRMANSYAH
Kajati Kalbar, Baginda Polin Lumban Gaol didampingi Aspidsus Kejati Kalbar M Mikroj saat di wawancarai Wartawan usai apel Peringatan HBA ke 59 tahun 2019. 

Kejati Kalbar Terima SPDP Kasus Tipikor Bengkayang Melawi dari Polda Kalbar

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Kalbar terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kab Melawi dan Kab Bengkayang.

Pernyataan itu di sampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), ‎Baginda Polin Lumban Gaol menuturkan pihaknya sudah menerima SPDP terkait penanganan perkara tipikor oleh Polda Kalbar.

"Belum ada tersangka, tapi kita sudah terima SPDP nya,"kata Kajati Kalbar pada Senin (22/7/2019) usai melaksanakan apel peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ( HBA) ke 59 tahun 2019

"Termasuk kerugian negara belum di ketahui, karena ini di tangani Penyidik Polda Kalbar, silakan berkoordinasi dengan mereka," kata ‎Baginda Polin Lumban Gaol.

Baca: Malam Ini, Kayong Utara Diselimuti Awan Hitam

Baca: Seleb Tanah Air Posting Video Turis India Prihatin Sampah Plastik Kota Singkawang, Sebut Renungan!

Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Muhammad Mikroj ‎menambahkan SPDP kedua perkara Tipikor yang di tangani Polda Kalbar itu telah di terima sekitar sepekan yang lalu.

"Sudah kita terima sekitar sepekan yang lalu SPDPnya," ujar Mikroj.

Seperti di ketahui sebelumnya Ditreskrimsus Polda Kalbar tangani dua pekara Tipikor yakni dugaan penyimpangan pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Melawi yang bersumber dana APBD Melawi tahun 2012-2015 sebesar Rp 13 miliar dan Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan khusus desa di Bengkayang‎ yang bersumber APBD Bengkayang tahun 2017 sebesar Rp 20 miliar.

Terkait dua kasus tipikor ini, sebelumnya telah di gelar Rakor antara KPK, Polda Kalbar, Bareskrim Polri dan Tim Auditor BPK RI pada beberapa waktu lalu.

Namun Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menegaskan pihaknya (Ditreskrimsus Polda Kalbar) tetap akan menangani terus kedua pekara Tipikor ini

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved