Terkait Pembangunan Infratsruktur dan Percepatan Investasi, Ini Kata Glorio Sanen

Berhubungan dengan hal itu perlu diperhatikan bahwa Reforma Agraria merupakan Komitmen Politik & Komitmen Kebijakan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Glorio Sanen 

Terkait Pembangunan Infratsruktur dan Percepatan Investasi, Ini Kata Glorio Sanen

KUBU RAYA - Pidato Presiden Terpilih Joko Widodo tentang Visi pembangunan infratsruktur besar-besaran dan percepatan investasi, Jumat (19/7/2019) mendapat respon Deputi Badan Pelaksanaan Harian, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kal-Bar (AMAN) Glorio Sanen

Pidato tersebut dianggap sebagai narasi yang berpotensi menghasilkan kebijakan destruktif terhadap lingkungan dan melanggar hak-hak Rakyat.

Dikutip dari catatan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Pada beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kebijakan destruktif lingkungan yang diterbitkan Jokowi seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP RTRWN”) dan

2. terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP OSS”)

Dengan terbitnya peraturan pemerintah di atas, mengakibatkan banyaknya persoalan lingkungan. Karena dari visi Presiden terpilih itu dianggap memberikan porsi yang besar kepada pembangunan dan investasi yang rawan eksploitasi sumber daya alam, tetapi nihil perlindungan lingkungan.

Sehingga menurut Sanen perlu ditekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa perlindungan lingkungan hidup yang baik seperti yang sudah tertuang sejak lama dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Berhubungan dengan hal itu perlu diperhatikan bahwa Reforma Agraria merupakan Komitmen Politik & Komitmen Kebijakan.

Baca: Bertemu Traveloka dan Tokopedia, Kemenag: Umrah Tetap Melalui PPIU

Baca: VIDEO: Iqbal dan Tim Ngaku Siap Berlaga di Piala Soeratin

Sedangkan Komitmen Politik tampak pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Presiden “Jokowi - Jusuf Kalla” (Nawa Cita) kemudian dilanjutkan “Jokowi – Ma’ruf Amin”, sedangkan komitmen kebijakan tampak pada:

1. Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
2. Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Sehingga dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, AMAN Kalbar di wakili Deputi BPH nya, Glorio Sanen berharap Komitmen Implementasi pemerintah daerah & Kanwil ATR/BPN untuk melaksanakan Reforma Agraria tersebut, adapun bentuk Komitmen Implementasi tersebut :

1. Kanwil BPN Kalbar untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agarria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berbeda dalam Kawasan Hutan tertentu;

2. Pemerintah Kab/Kota membentuk Gugus Tugas Reforma Agararia sedangkan Pemerintah Provinsi & Kab/Kota yang telah membentuk Gugus Tugas segera memberikan dukungan untuk segera melaksanakan Percepatan Reforma Agraria;

"Implementasi Reforma Agraria dilaksanakan dengan 2 skenario, yakni Legalisasi & Redistribusi. Sehingga harus memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat, bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai Perda tentang Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Adat untuk segera mengimplementasi Perda tersebut sebagai Jalan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria," pungkas Glorio Sanen. (Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved