Maksimalkan Pelayanan di FKTP Dengan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan

Sistem KBKP ini sudah berjalan sejak tahun 2016 silam, di dalam perjalanannya tentu masih ada mendapatkan kendala terutama di daerah-daerah terpencil

Maksimalkan Pelayanan di FKTP Dengan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Triwulan II Tahun 2019 se-Kalbar, Selasa (16/7/2019). 

Maksimalkan Pelayanan di FKTP Dengan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan

PONTIANAK – Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Triwulan II Tahun 2019 se-Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (16/07).

Pertemuan ini dilaksanakan secara rutin oleh Tim Monev Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Provinsi Kalimantan Barat, unsur TNI Polri yaitu Kakesdam XII Tanjungpura, Kabiddokes Polda Kalimantan Barat, serta Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Barat.

Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) merupakan penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan yang disepakati berupa komitmen pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, adapun indikator dimaksud adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik, dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Dengan penerapan KBKP diharapkan pelaksanaan dan penerapan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berjalan efektif dan efisien.

Baca: Sekda Kalbar Harap Program GOPTKI dapat Menyentuh Dunia Pendidikan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan 2019 adalah tindak lanjut implementasi Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.01.08/III/SK/980/2017 Nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sedianya dilaksanakan rutin oleh Tim Monev dan Tim Penilai masing-masing Kota Kabupaten.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harry Agung saat memberikan arahan menyampaikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota harus menjadi inisiator suksesnya penyelenggaraan program JKN-KIS.

“Sistem KBKP ini sudah berjalan sejak tahun 2016 silam, di dalam perjalanannya tentu masih ada mendapatkan kendala terutama di daerah-daerah terpencil. Namun semakin hari tentu harus ada pebaikan-perbaikan harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan kepada peserta khususnya di FKTP dapat berjalan maksimal. Dinas Kesehatan harus menjadi inisiator suksesnya penyelenggaraan program JKN-KIS khususnya pelaksanaan KBKP,” tutur Harry.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Fachrurrazi  menyampaikan BPJS Kesehatan terus melakukan upaya-upaya inovasi agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional semakin berkualitas.

“Saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan sistem otomasi untuk pelaksanaan pembayaran kapitasi, tentu ini sangat membantu kita semua dan meminimalisirkan kesalahan namun berkaitan dengan itu  pengentrian di aplikasi khususnya pada aplikasi PCare (Primary Care) harus dilakukan secara benar dan tepat agar kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP sesuai. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini mari kita bersinergi dalam hal penilaian, monitoring dan evaluasi, penyampaian saran, gagasan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dan peningkatan mutu kepada peserta,” tutur Fachrurrazi.

Sebagai informasi saat ini jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah 402 se-Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan (DPP), dan Dokter Praktik Gigi Perorangan.

Sejumlah 394 FKTP sudah memberlakukan sistem KBKP. BPJS Kesehatan se-Kalimantan Barat bersama Stakeholder lainnya yang tergabung dalam Tim Penilai dan Tim Pengarah KBKP ini akan terus melakukan upaya-upaya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Barat.

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved