Launching LBH Cempaka ICMI Sintang, Bupati Jarot Janji Pemkab Sintang Beri Dukungan

Jarot menceritakan saat ini adanya seorang wanita bernama Rika Sukarti asal Nanga Tebidah, Kayan Hulu terjebak dalam perkawinan ilegal dibawa suaminya

Launching LBH Cempaka ICMI Sintang, Bupati Jarot Janji Pemkab Sintang Beri Dukungan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Bupati Sintang Jarot Winarno melaunching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cendekiawan Muslim Pembela Keadilan (Cempaka) ICMI Orda Sintang di Sekretariat ICMI Sintang, Jalan MT Haryono, Kilometer 3, Jumat (19/7/2019) pagi. 

Launching LBH Cempaka ICMI Sintang, Bupati Jarot Janji Pemkab Sintang Beri Dukungan 

SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno melaunching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cendekiawan Muslim Pembela Keadilan (Cempaka) ICMI Orda Sintang di Sekretariat ICMI Sintang, Jalan MT Haryono, Kilometer 3, Jumat (19/7/2019) pagi. 

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Unsur Forkopimda Sintang, Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Sintang dan LBH Cempaka Kabupaten Sintang, mahasiswa dan tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutanya, Jarot menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan apresiasi dan sangat mendukung terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Cempaka ICMI Orda Kabupaten Sintang ini. 

"Saya apresiasi, LBH ini didasari upaya untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin dan termanjinalkan khususnya di Sintang tanpa memandang suku, ras, dan agama dan tidak dipungut biaya apapun atu Pro Bono," katanya. 

Baca: Bupati Sintang Ajak PWKI Bantu Pemerintah Atasi Berbagai Permasalahan Sosial

Baca: Rayakan Ulang Tahun Pertama, PWKI Sintang Akan Terus Belajar dan Bekerja

Jarot menceritakan saat ini adanya seorang wanita bernama Rika Sukarti asal Nanga Tebidah, Kayan Hulu terjebak dalam perkawinan ilegal dibawa suaminya ke Beijing setelah itu diceraikan, kemudian pasportnya ditahan. 

"Sekarang dia masih terkatung-katung hampir enam bulan sudah di KBRI Beijing belum bisa pulang ke tanah air. Nah barangkali ini bagian yang bisa LBH Cempaka dampingi, kita upayakan untuk bisa kembali ke Nanga Tebidah," ujarnya. 

Selain itu, banyak lagi menurutnya konflik yang terjadi, baik kebijakan publik yang dianggap tidak pas, masalah sarang walet dan masyarakat sekitarnya. Sehingga pemerintah menyambut baik terbentuknya LBH Cempaka ini. 

Baca: Beri Rasa Nyaman Beribadah, Satgas TMMD Sintang Renovasi Musala Desa Benua Kencana

Baca: Bupati Sintang Lepas Keberangkatan 154 JCH dengan Pesawat di Bandara Tebelian

Menurutnya pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum melalui Kementrian Hukum dan HAM, badan pembinaah hukum nasional dimulai dari pengesahan, aspek legalitas, verifikasi dan akreditasi.  

Kemudian lebih lanjut Jarot menjelaskan bahwa saat ini tercatat sudah ada terakreditasi 524 organisasi bantuan hukum dan hanya ada di 512 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. 

"Artinya ada dua yang belum ada, mungkin di  Sintang ini termasuk yang dua tadi. Kita dorong LBH Cempaka bisa terverifikasi dan terakreditasi dan memiliki akses pendanaan karena mereka membantu dalam hal pendanaan juga," katanya. 

Baca: Kasat Pol-PP dan Damkar Sintang Sebut Kebakaran di Lahan Gambut Sulit Dipadamkan

Sehingga menurut Jarot keberadan LBH Cempaka ini harus di suport atau didukung agar bisa menjadi benchmark dan contoh yang baik bagi lembaga bantuan hukum dan komponen bangsa lain di Kabupaten Sintang. 

"Jadi kami ini diberi amanah bahwa negara dan daerah ini bisa maju ada empat pilar yakni ilmunya ulama, adilnya umaroh/pemerintah, dermawannya para saudagar, dan yang terakhir doanya kaum dhuafa," terang Jarot. 

Sebab itu, dengan sentuhan LBH Cempaka membantu kaum dhuafa mencari keadilan, mereka yang nanti mendoakan negara ini cepat maju dan membantu umaroh atau pemerintah membangun daerah dengan prinsip keadilan.

Penulis: Wahidin
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved