Korsupgah KPK Tinjau Pemasangan Alat Perekam Data Pungutan Pajak Daerah Kubu Raya

Dalam konteks pencegahan, Rusfian menyatakan KPK RI hanya mendorong dua faktor, yakni transparansi dan akuntabilitas.

Korsupgah KPK Tinjau Pemasangan Alat Perekam Data Pungutan Pajak Daerah Kubu Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat berbincang dengan KetuaTim Korsupgah KPK RI Wilayah Kalbar, Rusfian dan beberapa perwakilan dari Dispenda dan Pihak Gardenia Resort 

Korsupgah KPK Tinjau Pemasangan Alat Perekam Data Pungutan Pajak Daerah Kubu Raya, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

KUBU RAYA - Ketua Tim Korsupgah KPK RI Wilayah Kalbar, Rusfian, mengatakan penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara online dengan menggunakan alat perekam data transaksi usaha merupakan bagian dari sistem pencegahan yang dibangun KPK bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Jumat (19/7) di RM Zakaria, setelah memantau pemasangan alat perekam data, siang itu.

“Sebetulnya tidak ada korupsi saja sudah cukup bagi kami. Tapi yang namanya membangun sistem harus ada dampaknya. Nah, dampaknya itu ya mestinya kalau peluang korupsinya sudah tertutup, ada lompatan pendapatan di sini mestinya. Jadi kami jaga sampai ke sana,” jelasnya.

Menurut Rusfian, pencegahan korupsi harus memiliki dampak signifikan terutama di sektor penerimaan pendapatan daerah.

Baca: 15 Perusahaan Sampaikan Alasan Nunggak Pajak Dihadapan Korsupgah KPK

Baca: BPKPD Kalbar Panggil Perusahaan Penunggak Pajak Kendaaraan Bertemu Korsupgah KPK

Ia mengatakan hal itu menjadi tanggung jawab tidak hanya Pemerintah Daerah tetapi juga publik termasuk masyarakat dan pengusaha.

“Tidak bisa kami menggedor pemerintah daerahnya saja. Publik juga harus berperan serta karena saling ketergantungan. Nah, fungsi KPK sebagai trigger mekanisme saja. Dan ini akan kami kawal terus,” tegasnya.

Sebelum mengimplementasikan penerapan pembayaran dan pemungutan pajak online.

Rusfian menyampaikan pihaknya bersama pemerintah daerah telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dibidang hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Baca: Lahan Gambut Terbakar di Punggur Kecil Kubu Raya Diperkirakan Capai 6 Hektare

Baca: Bupati Muda Rotasi 101 Pejabat Eselon II dan III di Pemkab Kubu Raya

“Ternyata (respons) teman-teman pengusaha juga oke tidak masalah. Karena apa? Karena yang namanya pengusaha pajaknya itu sebetulnya uang konsumen yang dititipkan. Bukan bebannya para pengusaha tapi beban konsumen. Cuma mekanisme pembayarannya titipan melalui pengusahanya,” terangnya.

Dalam konteks pencegahan, Rusfian menyatakan KPK RI hanya mendorong dua faktor, yakni transparansi dan akuntabilitas.

Sehingga dapat dimonitor secara langsung  oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait bagaimana transaksi itu berlangsung.

“Nanti kalau tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu daerah ini sudah benar, kita gilir ke tempat yang lain. Jadi kesadaran pembayaran pajak itu akan meningkat. Intinya begitu. Pencegahan korupsi harus berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Walaupun tugas kami sebetulnya sampai pencegahan. Namun publik sangat penting kami harapkan kontribusinya,” ucapnya. (Marpina Sindika Wulandari) 

Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved