Sosialisasi Peraturan Tata Ruang dan Sertifikat (SLF), Edi Kamtono Sebut Demi Keselamatan Publik

Kelayakan fungsi sebuah gedung harus memenuhi beberapa kriteria untuk dapat mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sosialisasi Peraturan Tata Ruang dan Sertifikat (SLF), Edi Kamtono Sebut Demi Keselamatan Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
sosialisasi peraturan tata ruang dan SLF 

Citizen Reporter
Kasubag Humas Setda Pemkot Pontianak
Jimi Ibrahim

Sosialisasi Peraturan Tata Ruang dan Sertifikat (SLF), Edi Kamtono Sebut Demi Keselamatan Publik

PONTIANAK - Kelayakan fungsi sebuah gedung harus memenuhi beberapa kriteria untuk dapat mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, perlunya hal tersebut demi mengutamakan keselamatan bagi publik.

"Oleh sebab itu bangunan itu harus mengantongi SLF, di mana sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti bahwa gedung itu layak untuk difungsikan atau digunakan," ujarnya saat membuka sosialisasi peraturan dan ketentuan tata ruang tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan penyelenggaraan SLF di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (17/7).

Edi menyebut, banyak faktor yang harus dipenuhi pemilik bangunan. Misalnya untuk bangunan hotel, harus memiliki perlengkapan untuk pengamanan jika terjadi kebakaran, seperti detektor kebakaran, alarm, tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tangga darurat, sign board atau papan petunjuk, pintu keluar jika dalam keadaan darurat, dan sebagainya.

Baca: Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Polres Singkawang Gelar Forum Konsultasi Publik

Baca: Sat Pol PP Pontianak Amankan 4 Pasangan Bukan Suami Istri di Kamar Indekos

Baca: TMMD Perlahan Wujudkan Mimpi Warga Desa Sekukun

"Kelayakan konstruksi bangunan, dindingnya, catnya apakah ada zat beracun atau tidak, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Itu semua harus dipenuhi untuk mengantongi sertifikat laik fungsi," tuturnya.

Menurutnya, sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan tata ruang ini penting agar masyarakat maupun pihak-pihak yang bergerak di bidang konstruksi bangunan memahami hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk mengantongi SLF. Oleh karena itu dibentuklah TABG, di mana tim ahli itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah, peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk menilai bangunan-bangunan yang dianggap perlu ada penilaian kajian tim tersebut. "Misalnya ada bangunan di atas tujuh lantai, bangunan publik yang luas lantainya tertentu dan spesifik," ungkap Edi.

TABG itu terdiri dari dinas teknis, para pakar dari akademisi, pakar konstruksi, pakar arsitektur, praktisi atau konsultan. Terkait tata ruang, Edi mengatakan, hal tersebut sesuai dengan aturan zoning, yang mencakup zoning pemukiman, perdagangan, perkantoran dan zoning lainnya.

"Semua itu sudah ada aturannya, baik masalah jaringan, koefisien lantai dasar bangunan, koefisien ketinggian bangunan, GSB dan sebagainya," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved