Sekda Ketapang Ajak Semua Pihak Ikut Awasi Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Farhan pun meminta semua pihak khususnya keluarga dapat bersama-sama mengawasi dan menjadi benteng bagi anak-anak.

Sekda Ketapang Ajak Semua Pihak Ikut Awasi Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekda Ketapang, Farhan saat memberikan sambutan ramah tamah peserta Pesparawi IX tingkat Provinsi di pendopo Bupati. 

Sekda Ketapang Ajak Semua Pihak Ikut Awasi Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak

KETAPANG - Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan menyikapi persoalan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Ketapang, diakuinya dirinya sangat prihatin dengan kejadian-kejadian tersebut.

Farhan pun meminta semua pihak khususnya keluarga dapat bersama-sama mengawasi dan menjadi benteng bagi anak-anak.

Sedangkan mengenai adanya harapan terkait pembebasan biaya visum atau medis bagi para korban, ia berharap pihak terkait dalam hal ini baik Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Ketapang serta Dinas Sosial untuk dapat proaktif melakukan pendataan dan menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait.

"Kita harap dapat pro aktif mendata karena lembaga sudah dibentuk, sehingga bisa menjadi dasar dan data awal dalam pembahasan," aku Sekda saat dikonfirmasi, Kamis (18/07/2019).

Baca: Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemda Ketapang Bebaskan Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual

Baca: KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang Diresmikan

Baca: Ketahuan Hendak Mencuri, Pemuda di Manis Mata Ketapang Pukul Seorang Guru Garis Depan

Untuk itu, Farhan meminta untuk para korban diharapkan juga dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah yang nantinya akan dirinya pelajari untuk kemudian dibahas dan dilakukan langkah-langkah dalam penanggulangannya.

"Intinya Pemda terbuka dalam hal ini, sampaikan permohonannya secara lengkap termasuk latar belakang korbannya, biar saya bisa pelajari dan insya allah kita akan bantu," paparnya.

Menurut Farhan, sebenarnya terkait kasus-kasus seperti ini, seharusnya ada dua cara dalam menanggulanginya.

Pertama seperti dimasukkan dalam anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan. 

Ke dua dimasukkan dalam aturan di rumah sakit terkait khusus-khusus kasus-kasus seperti ini untuk dapat tidak ditarik bayaran.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved