Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemda Ketapang Bebaskan Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual

hampir semua korban merasa terbebani dengan biaya di rumah sakit seperti biaya visum dan lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dalam proses hukum

Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemda Ketapang Bebaskan Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual
NET
Ilustrasi kekerasan seksual

Pegiat Sosial Perempuan dan Anak Desak Pemda Ketapang Bebaskan Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual

KETAPANG - Pegiat sosial perempuan dan anak Kabupaten Ketapang, Hartati mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) membuat kebijakan terkait pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi diwilayah Kabupaten Ketapang.

Hal tersebut lantaran maraknya kasus kekeresan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur, serta belum adanya regulasi yang dapat membantu para korban khususnya dalam biaya visum dan lainnya.

"Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak sangat banyak terjadi di Ketapang dan hampir mayoritas korbannya merupakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi dibawah," ungkap Hartati, Kamis (18/07/2019).

Menurut Hartati, hampir semua korban merasa terbebani dengan biaya di rumah sakit seperti biaya visum dan lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dalam penanganan proses hukum.

Baca: Jurnalis Cup Seri VI Sedot Antusiasme Penonton, Pemda Ketapang Diminta Segera Bangun GOR

Baca: Dewan Minta Pemda Ketapang Serius Bentuk BNK

"Selama ini kami dari penggiat bersama dengan keluarga korban mencari solusinya apakah dengan patungan untuk membayar biaya visum dan lainnya selama penanganan proses hukum. Tentu ini menjadi persoalan yang harus disikapi serius oleh Pemda lantaran para korban memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan," tegasnya.

Ia melanjutkan, Pemda dalam hal ini terkesan mengabaikan nasib para korban dengan kurang pekanya terhadap kasus-kasus yang menimpa korban khususnya soal biaya yang harus korban keluarkan, seperti untuk melakukan visum korban harus mengeluarkan biaya total mencapai Rp 275 ribu padahal korban harusnya bisa dibebaskan biaya lantaran tidak semua korban memiliki kemampuan finansial.

"Padahal untuk membebaskan biaya visum khusus korban tidak sampai membuat Pemda bangkrut, untuk itu harus ada keseriusan mengenai hal ini dan kita berharap ada keputusan bupati yang mengatur hal ini dan harus ada keseriusan semua pihak terkait untuk duduk satu meja memabahas persoalan ini," pintanya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved