Kadisdik Provinsi Kalbar Pastikan Tidak Boleh Ada Pungutan Biaya untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Kalbar

"Kita sudah rapat dengan pihak ombudsman, Saber Pungli Polda artinya memang tidak boleh ada pungutan," tegasnya.

Kadisdik Provinsi Kalbar Pastikan Tidak Boleh Ada Pungutan Biaya untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Kadisdik Kalbar , Suprianus Herman saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (18/7/2019) 

Kadisdik Provinsi Kalbar Pastikan Tidak Boleh Ada Pungutan Biaya untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Kalbar

PONTIANAK - Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman memastikan SMA dan SMK maupun SLB Negeri sudah tidak ada biaya yang dipungut dari siswa.

Ia mengatakan selama ini biaya yang dipungut oleh komite sekolah akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Dirinya mengatakan mulai tahun ajaran baru pihaknya telah menyiapkan semua data murid hanya tinggal proses pencairan saja. Jadi dari pihak Disdik hanya menunggu peserta didik baru dan setelah itu akan langsung di minta rekening lalu tinggal proses pencairan.

"Jadi memang kita himbau tidak ada lagi pungutan-pungutan karena sudah disiapkan oleh pemerintah," ucap Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman saat diwawancarai diruangnya pada Kamis (18/7/2019).

Baca: Sabhan: Anak Putus Sekolah Bukan Karena Biaya Mahal

Baca: Biaya UKT di Kampus IAIN Pontianak Naik, Rektor Beri Penjelasan

Dirinya menghimbau kepada sekolah yang ada di Kalbar khususnya untuk SMA/SMK/SLB jangan melakukan pungutan lagi.

Ia menjelaskan kalau memang masyarakat ingin menyumbang diperbolehkan tapi tidak boleh sekolah yang menentukan apa saja yang dibutuhkan sekolah.

Jika masyarakat yang menyumbang dipersilahkan dan memang ini sudah menjadi tanggung jawab bersama.

"Pihak lain yang ingin menyumbang boleh saja tapi tidak ada campur tangan dari kepala sekolah," katanya.

Kadisdikbud Provinsi ini menegaskan jika ditemukan kasus pungutan biaya sekolah harus dilaporkan dan jika ketauan memang ada maka akan dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca: Mahasiswa IAIN Pontianak Tolak Kenaikan Biaya UKT dan Ajukan Beberapa Tuntutan

Baca: Gemawan Temukan Dua Persen Anak Putus Sekolah Usia SD di Sambas

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved